Batam — Wali Kota Batam yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, memastikan proyek Rempang Eco City tetap berjalan sesuai rencana. Ia enggan menanggapi lebih jauh soal polemik investor dan memilih fokus pada penyelesaian infrastruktur dasar bagi warga terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan Amsakar untuk merespons kabar dari Xinyi Glass Holdings yang menyatakan tidak pernah menandatangani kontrak maupun memprakarsai proyek Rempang Eco City.
“Kami tidak sampai ke sana. Ya secara teknis kita tidak sampai ke sana. Kita hanya berbicara PSN itu judulnya Rempang Eco City,” kata Amsakar di Batam, Senin, 3 Agustus 2026.
Ia menegaskan proyek strategis nasional (PSN) tersebut tidak akan berhenti. Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat, seperti permukiman, sekolah, dan perkantoran, sementara pembangunan di sektor lain bergantung pada realisasi investasi.
“Yang paling penting saya harapkan suasana permukimannya selesai, sekolah yang kita rencanakan selesai, perkantoran yang kita rencanakan selesai. Yang lain itu tergantung pelaku usahanya,” ujarnya.
Terkait waktu masyarakat dapat merasakan manfaat proyek tersebut, Amsakar mengatakan hal itu akan terwujud setelah seluruh ekosistem kawasan terbentuk.
“Kalau semuanya sudah nyaman dan aman, semuanya sudah terbangun, investasinya sudah masuk, saat itulah masyarakat merasakan. Kalau belum terbangun, ya tentu saja belum,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa visi Rempang Eco City bukan hanya mendatangkan investor, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang diiringi penataan permukiman warga.
“Soal dibangun atau tidak, itu sebenarnya hanya soal waktu. Karena akhirnya juga tetap akan dibangun. Bagaimana agar semuanya dapat bermanfaat, maka yang kita bangun adalah sesuatu yang memang direncanakan untuk membentuk ekosistem yang tumbuh,” paparnya.
Amsakar juga mengungkapkan bahwa konsep pengembangan Rempang Eco City yang memadukan kawasan industri dengan penataan permukiman terpadu telah mendapat perhatian di tingkat nasional.
“Di berbagai kesempatan, termasuk kemarin di tingkat nasional, kami diminta menjadi narasumber karena dinilai pola yang kita bangun itu pas,” ungkapnya.
Untuk warga terdampak, pemerintah telah merancang kawasan relokasi terintegrasi dengan sejumlah fasilitas, di antaranya permukiman dengan status kepemilikan lahan yang jelas, pelabuhan dan perkampungan nelayan, bantuan produktif berupa bibit pertanian, perikanan, perahu, dan mesin, fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan gereja, serta fasilitas keamanan dan pelayanan publik.
Amsakar berharap pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Rempang berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) setempat.
“Nah ekosistem yang dibangun ini, kalau kemudian diikuti dengan pengembangan SDM, saya pikir dapat menjawab kebutuhan masyarakat di sana untuk membangun generasi yang unggul,” pungkasnya.
