Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono mengumumkan hal itu melalui akun Instagram pribadinya, @sudaru_sudaryono, Kamis (10/9).
Sudaryono mengatakan, sekolah yang dicoret antara lain sekolah swasta internasional, satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai sudah mampu membiayai operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah (BOS).
“Saya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerimaan manfaat, makan bergizi gratis di seluruh Indonesia,” kata Sudaryono.
Penataan tersebut dilakukan setelah BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) mendata ulang satuan pendidikan sasaran program MBG. Dari sekitar 580.000 satuan pendidikan yang meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya, lebih dari 340.000 di antaranya telah menerima manfaat MBG, sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum mendapat layanan tersebut.
BGN menyebut permohonan dari sekolah-sekolah yang belum menerima MBG terus berdatangan dan akan ditelusuri untuk menentukan tahapan pelayanan berikutnya.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai dengan saat ini, dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” ujar Sudaryono.
Ia menambahkan, perluasan layanan MBG akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi, termasuk Maluku dan Papua yang tercatat memiliki sekitar 15.000 satuan pendidikan belum terlayani.
“Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.
Untuk mendukung perluasan tersebut, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah-wilayah prioritas dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap, terukur, sehingga implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” tandas Sudaryono.
