Jakarta – Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kerakyatan dan UMKM Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur, Bima Sadiropa Sijabat, menyoroti tekanan besar yang dialami nilai tukar rupiah akibat penguatan dolar Amerika Serikat dan mata uang regional, termasuk ringgit Malaysia. Ia meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah tidak mengabaikan kondisi tersebut.
Berdasarkan perkembangan pasar keuangan pada perdagangan 21 Mei 2026, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.652 hingga Rp17.738 per dolar AS. Dalam beberapa hari terakhir, rupiah bahkan sempat menyentuh level Rp17.706 per dolar AS, salah satu titik pelemahan terdalam sepanjang sejarah perdagangan rupiah. Sementara itu, nilai tukar ringgit Malaysia berdasarkan data kurs perbankan nasional tercatat berada di kisaran Rp4.388 hingga Rp4.618 per 1 ringgit Malaysia.
Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut mengalami tekanan. Pada pembukaan perdagangan 21 Mei 2026, IHSG melemah hingga 1,82 persen ke level 6.203 dan sempat bergerak turun ke area 6.181.
“Situasi pelemahan rupiah hari ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan Bank Indonesia. Ketika dolar AS terus menguat dan mata uang regional seperti ringgit Malaysia ikut mengalami penguatan, maka posisi rupiah semakin tertekan. Dampaknya bukan hanya dirasakan investor, tetapi langsung menyentuh rakyat kecil, pelaku UMKM, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok,” kata Bima.
Ia menilai pelemahan rupiah dipicu kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, tingginya suku bunga Amerika Serikat, meningkatnya tensi geopolitik, serta perpindahan modal investor ke aset berbasis dolar menjadi penyebab utama penguatan dolar AS. Sementara dari sisi domestik, tingginya kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan keluarnya arus modal asing membuat rupiah semakin rentan tertekan.
“Ketika investor global lebih memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar AS, maka negara berkembang seperti Indonesia akan menghadapi tekanan besar terhadap nilai tukarnya. Ini yang sedang terjadi hari ini,” ujarnya.
Bima menilai Bank Indonesia sejauh ini telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat undang-undang, yakni menjaga stabilitas nilai rupiah, inflasi, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Ia menyebut langkah BI menaikkan suku bunga acuan, melakukan intervensi di pasar valuta asing, memperkuat transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga menjaga cadangan devisa merupakan kebijakan yang tepat untuk menahan tekanan terhadap rupiah.
Meski demikian, ia menegaskan stabilitas rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Pemerintah pusat, menurutnya, harus memperkuat sektor riil dan ekonomi domestik agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal.
Bima menyebutkan sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan, di antaranya memperkuat produksi dan industri nasional untuk mengurangi ketergantungan impor, menjaga devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri, memperkuat sektor UMKM, mengendalikan inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan kepercayaan investor melalui kepastian hukum dan stabilitas politik, serta memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal antarnegara guna mengurangi dominasi dolar AS.
Ia mengingatkan, jika dolar AS terus menguat dan rupiah semakin melemah, dampaknya akan meluas terhadap masyarakat, mulai dari kenaikan harga barang impor, biaya produksi industri, potensi kenaikan harga BBM, membengkaknya utang luar negeri pemerintah dan swasta, hingga peningkatan inflasi.
“Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Ketika bahan baku naik, ongkos produksi naik, tetapi daya beli masyarakat melemah, maka ekonomi rakyat akan mengalami tekanan berlapis. Ini yang harus diantisipasi sejak sekarang,” katanya.
Ia menambahkan, pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan penurunan IHSG menunjukkan adanya kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sehingga pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis dan terukur agar kepercayaan pasar tetap terjaga.
“Indonesia harus memperkuat fondasi ekonominya sendiri. Ketahanan pangan, energi, industri nasional, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas utama agar ekonomi nasional tidak mudah terguncang hanya karena tekanan mata uang asing. Negara tidak boleh hanya fokus menjaga angka pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan rakyat tetap mampu bertahan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu,” tutup Bima.
