Jakarta – Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan menilai hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih diwarnai berbagai persoalan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan perlu segera dievaluasi.
Adi menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya kebakaran hutan di Kalimantan, gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), aktivitas vulkanik Anak Gunung Krakatau, kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kemiskinan, pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tingginya harga kebutuhan pokok.
Selain itu, BaraNusa menyoroti polemik pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang dikaitkan dengan penggunaan Dana Desa.
“Sekarang muncul lagi persoalan Kopdes Merah Putih. Kalau benar kewajiban pembiayaannya mencapai ratusan triliun rupiah dan pembayaran dikaitkan dengan Dana Desa, maka pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat desa: bagaimana mekanismenya, berapa yang harus dibayar, siapa yang bertanggung jawab, dan yang paling penting, jangan sampai pembangunan desa menjadi korban,” kata Adi.
Ia mengatakan, Dana Desa memiliki posisi penting bagi masyarakat karena digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan di tingkat desa. Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi ruang fiskal Dana Desa harus dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat desa akhirnya merasa ikut menanggung beban sebuah program yang mereka sendiri tidak pernah menentukan besaran utangnya. Kalau program Kopdes Merah Putih memang baik, pemerintah harus memastikan pembiayaannya sehat, transparan, dan tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat desa,” tegasnya.
Adi juga meminta adanya audit dan pengawasan yang kuat terhadap seluruh pembiayaan Kopdes Merah Putih sebelum pemerintah mengambil keputusan pembayaran menggunakan anggaran yang berkaitan dengan Dana Desa.
“Rp240 triliun bukan angka kecil. Ini menyangkut uang rakyat. Jangan sampai karena mengejar ambisi sebuah program, akhirnya desa kehilangan kemampuan membiayai pembangunan dan masyarakat yang kembali menjadi pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, BaraNusa meminta pemerintah tidak hanya menghitung keberhasilan program dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga melihat dampaknya terhadap masyarakat.
“Rakyat membutuhkan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan publik yang baik, lingkungan yang aman, serta pembangunan desa yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Jangan justru rakyat terus dibebani dengan berbagai persoalan baru,” katanya.
Adi menegaskan pemerintah masih memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan tersebut. Namun, ia menyebut jika persoalan-persoalan itu terus berulang dan beban masyarakat semakin berat, rakyat memiliki hak untuk memberikan penilaian melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi.
“BaraNusa akan terus mengawal kepentingan rakyat. Pemerintah harus ingat bahwa kekuasaan bukan milik penguasa, tetapi amanah dari rakyat. Kalau rakyat semakin terbebani, maka bagi kami: Prabowo cukup satu periode,” ujar Adi.
