Penulis: Bowo

Jakarta – Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Fuad Hasan sebagai saksi pada Senin (26/1/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. “Kami meyakini Pak Fuad akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini. Pada prinsipnya, keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan penyidik untuk membuat perkara ini semakin terang,” ujar Budi, Senin pagi. Sebelumnya, Fuad Hasan telah diperiksa penyidik KPK pada Kamis (28/8/2025). Kantor Maktour Travel di Jakarta Timur…

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Arif Rahman menilai Kabupaten Pandeglang memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya ikan air tawar untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arif mengatakan potensi perikanan di Pandeglang perlu mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Pandeglang ini potensinya memang harus menjadi perhatian khusus KKP. Kualitas airnya bagus dan wilayahnya banyak yang bisa dimanfaatkan,” kata Arif, Senin (26/1/2026). Legislator Daerah Pemilihan Banten I itu menjelaskan kondisi air yang baik serta ketersediaan lahan menjadikan Pandeglang ideal untuk pengembangan budidaya ikan. “Ini potensi besar yang ke depan bisa menopang program…

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri keterlibatan seluruh anggota Komisi V DPR periode 2019-2024 dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penelusuran dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi V DPR periode 2019-2024. “Ini masih akan terus kami telusuri. Dari Saudara SDW (Sudewo) ini, kami juga bisa masuk untuk melihat apakah ada peran-peran dari anggota dewan lainnya dalam proyek-proyek di DJKA,” ujar Budi di Jakarta, Senin (26/1/2026). Budi menegaskan KPK tidak hanya mendalami peran para pihak, tetapi…

Jakarta – Pemerintah menargetkan penerimaan pajak konsumsi sebesar Rp995,2 triliun pada tahun 2026, naik 8,4 persen dibanding target APBN tahun sebelumnya. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025. Pajak konsumsi mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Secara rinci, PPN Dalam Negeri ditargetkan sebesar Rp615,1 triliun dan PPN Impor senilai Rp352,2 triliun. Sisanya berasal dari PPnBM Dalam Negeri dan Impor, serta pendapatan pajak konsumsi lainnya. Target ini ditetapkan setelah realisasi pajak tahun 2025 hanya mencapai 86 persen dari target akibat tingginya angka restitusi. Pada tahun 2025, pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN 12 persen…

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir lebih dari 30.000 rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi perjudian online (judol) sejak September 2023 hingga Desember 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemblokiran dilakukan sesuai permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “OJK telah memerintahkan perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 30 ribu rekening terindikasi perjudian daring,” ujar Dian di Jakarta, Senin (26/1/2026). OJK kini mendorong perbankan melakukan web crawling secara mandiri untuk mendeteksi situs judi yang mencantumkan nomor rekening bank sebagai sarana deposit atau penarikan dana. Dian menjelaskan pelaku judi online tidak hanya menggunakan rekening…

Jakarta – Peneliti media dan politik Buni Yani menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kini disita penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki hologram seperti ijazah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan yang sama. “Hologram di ijazah menjadi kuncian mati, tak bisa lagi dipalsukan. Sudahlah nyerah saja, tak mungkin ada yang percaya pada penipu,” tulis Buni Yani di akun Facebook pribadinya, Senin (26/1/2026). Buni Yani membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah milik almarhum Bambang Budy Harto yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, tahun dan fakultas yang sama dengan Jokowi. Kesaksian di Pengadilan Sebelumnya, Rujito, adik kandung…

Jakarta – Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, mengklaim adanya upaya pendekatan kepada para tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berdamai. Menurut Khozinudin, upaya tersebut ditujukan kepada enam orang, yakni Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar. “Motifnya hanya satu. Jokowi menghindari pengadilan karena takut bersidang. Tujuannya juga hanya satu, merestorasi ijazah yang palsu seolah-olah menjadi asli hanya dengan narasi perdamaian,” kata Khozinudin dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026). Khozinudin menyatakan ijazah palsu tidak bisa direstorasi melalui perdamaian…

Jakarta – Tiga tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Rizal Fadillah, Rustam Efendi, dan Kurnia Tri Royani menyatakan menolak tawaran perdamaian dari kubu Jokowi. Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, menegaskan ketiga tersangka akan melanjutkan perjuangan hingga kebenaran terungkap. “Mereka tidak tertarik berdamai meski diiming-imingi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari kubu Jokowi,” kata Khozinudin dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026). Ketiga tersangka telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (22/1/2026). Mereka tidak ditahan dan diperbolehkan pulang setelah pemeriksaan. Khozinudin mengatakan, materi pemeriksaan masih seputar peristiwa yang…

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, menyoroti kasus Warga Negara Indonesia (WNI) perempuan bernama Kezia Syita yang bergabung dengan militer Amerika Serikat, menekankan pentingnya memahami konsekuensi hukum dari pilihan tersebut. “Setiap manusia tentu memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya. Namun kita juga harus memahami bahwa di balik setiap pilihan, ada konsekuensi yang menyertainya dan harus dipertanggungjawabkan,” ujar Okta, Sabtu (24/1/2026). Okta menjelaskan secara hukum WNI dilarang menjadi anggota militer negara lain tanpa izin Presiden Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat serius, termasuk kehilangan status kewarganegaraan Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.…

Jakarta – Anggota DPR RI dari PKB, Mafirion, menyebut minimnya kesejahteraan guru honorer di Indonesia sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat pembiaran negara terhadap hak ekonomi dan sosial warga negara. “Negara tidak boleh hadir hanya dalam bentuk regulasi dan tuntutan kinerja, tetapi absen dalam menjamin kesejahteraan guru. Jika guru honorer dibiarkan hidup dengan honor yang tidak manusiawi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya martabat guru, tetapi juga masa depan pendidikan nasional,” ujar Mafirion, Sabtu (24/1/2026). Mafirion mengingatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ia menilai ketergantungan sistemik terhadap…