Penulis: Bowo

Jakarta – Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, mengkritik langkah ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar yang mengajukan permohonan restorative justice (RJ) dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. “Label pengkhianat akan abadi menjadi atribut diri dan dicatat sejarah sebagai legacy,” kata Khozinudin dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026). Khozinudin menyebut langkah Rismon mengikuti jejak Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo dan mendapatkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). “Setelah Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis tandang ke Solo dan mendapatkan SP3, kini menyusul Rismon Sianipar yang mengajukan…

Jakarta – Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi kediaman pribadi mantan Presiden Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/3/2026), untuk meminta maaf atas tudingan ijazah palsu yang selama ini ia sampaikan. Rismon datang didampingi kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, guna menindaklanjuti permohonan restorative justice terkait perkara yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Pertemuan berlangsung tertutup dan singkat. Dalam pertemuan itu, Rismon meminta maaf kepada Jokowi dan keluarganya atas tudingan ijazah palsu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sebelumnya ia sampaikan melalui buku Jokowi’s White Paper. Rismon mengakui kesalahan dalam pernyataannya terdahulu, khususnya terkait emboss dan watermark…

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kerugian negara akibat dugaan korupsi pengaturan kuota haji tahun 2023–2024 mencapai Rp622 miliar berdasarkan penghitungan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik telah menyita aset senilai lebih dari Rp100 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. “Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara pengaturan kuota haji tahun 2023–2024 yang nilainya mencapai sekitar Rp622 miliar,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026). Aset yang disita meliputi uang tunai 3,7 juta dolar AS, Rp22 miliar, dan SAR…

Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan putusan sengketa informasi dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat netral dan tidak memihak pihak mana pun. Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha menyatakan seluruh putusan Majelis Komisioner didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta fakta yang terungkap dalam persidangan. “Putusan KIP bersifat netral. Jangan ada pihak yang mengklaim Komisi Informasi memihak narasi tertentu,” kata Arya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3/2026). Arya menegaskan KIP tidak memiliki kewenangan menilai keaslian atau keabsahan dokumen pendidikan. Tugas KIP hanya menentukan apakah suatu dokumen termasuk informasi publik…

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pengumpulan fee dari kuota tambahan haji khusus pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (2019–2024). Dana tersebut diduga digunakan untuk mengondisikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR RI. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, praktik permintaan fee terjadi dalam penyelenggaraan haji khusus tahun 2023 dan 2024 melalui pihak yang memiliki kedekatan dengan Yaqut. “Ketika tersebar informasi bahwa DPR akan membentuk Pansus Haji sekitar bulan Juli 2024, maka IAA memerintahkan kepada Kasubdit untuk mengembalikan uang-uang yang telah dikumpulkan kepada asosiasi atau PIHK,” kata Asep di Gedung Merah Putih…

Jakarta — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus kematian Ermanto Usman, aktivis yang dikenal gencar menyoroti dugaan penyelewengan di lingkungan Jakarta International Container Terminal (JICT). Desakan itu disampaikan menyusul munculnya berbagai kejanggalan dalam proses penyidikan yang dinilai belum transparan dan akuntabel. Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, menyatakan bahwa kasus ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa, mengingat latar belakang aktivitas korban yang erat kaitannya dengan upaya pengawasan sektor strategis nasional. “Ermanto Usman bukan sekadar warga negara biasa yang meninggal dalam kondisi…

Jakarta – Ekonom Gede Sandra, menilai negara gagal meningkatkan penerimaan secara optimal selama era reformasi, meski pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 4–5 persen per tahun. Ia mendorong sejumlah terobosan untuk memperbaiki kondisi fiskal nasional. “Pertumbuhan ekonomi yang stabil seharusnya diikuti peningkatan penerimaan negara yang signifikan, tapi itu tidak terjadi selama periode reformasi,” ujar Gede Sandra di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026. Ia merinci empat langkah yang berpotensi mendongkrak penerimaan negara. Pertama, penertiban miss-invoicing yang diperkirakan dapat menambah penerimaan hingga Rp 110 triliun per tahun atau sekitar 0,5 persen PDB. Kedua, penertiban praktik transfer pricing dengan potensi tambahan Rp 76…

Batam – Operator kapal feri antarnegara Majestic Fast Ferry resmi memberlakukan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk seluruh penumpang rute Batam-Singapura mulai Kamis (12/3/2026). Berdasarkan pengumuman resmi manajemen Majestic Fast Ferry Pte Ltd, biaya tambahan dikenakan sebesar SGD 6,00 untuk keberangkatan dari Singapura (Harbourfront Centre/Terminal Feri Tanah Merah), dan Rp 65.000 untuk keberangkatan dari Batam/Kepri (Batam Centre/Sekupang/Tanjungpinang). Kebijakan ini berlaku untuk semua tiket, termasuk tiket yang telah dibeli sebelum 12 Maret 2026. Biaya tambahan akan ditagih langsung di loket Majestic Fast Ferry sebelum penumpang melakukan boarding. Manajemen menyebut kebijakan ini diambil untuk menutupi kenaikan biaya operasional bahan bakar akibat…

Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mendukung pengawasan perencanaan anggaran daerah tahun 2026 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahap awal. Hal itu disampaikan dalam Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Mudzakir. “Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP. Kami membutuhkan pandangan dari pihak eksternal untuk menilai secara objektif apakah perencanaan yang disusun benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi daerah, atau masih perlu diperbaiki agar…

Lingga – Dinas Perikanan Kabupaten Lingga bersama Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melakukan pembinaan budidaya rumput laut di Desa Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga. Program yang berjalan di bawah TIM KEBULA Marine Bioeconomy Initiative ini bertujuan menjadikan Pulau Lalang sebagai lokasi percontohan budidaya rumput laut sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir setempat. Saat ini, sebanyak 60 warga yang tergabung dalam 6 kelompok pembudidaya telah aktif terlibat. Dari jumlah itu, 20 perempuan bertugas sebagai pemasang bibit dan 40 laki-laki mengelola budidaya di laut. Lahan budidaya yang semula hanya 1 hektar dengan bibit 2,5 ton…