Jakarta — Cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang hanya cukup untuk sekitar 20–25 hari dinilai mencerminkan persoalan struktural di sektor energi Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Akademika Center for Public Policy Analysis, Edy Priyono, dalam program NTV Prime Dialog, dikutip di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Edy menyebut tiga masalah utama yang membuat cadangan energi Indonesia sulit ditingkatkan: produksi minyak mentah yang rendah sekitar 600 ribu barel per hari, kapasitas kilang dalam negeri yang terbatas, serta infrastruktur tangki penyimpanan yang belum memadai. Sebagai perbandingan, Jepang mampu menyimpan cadangan energi hingga lebih dari 200 hari.
“Cadangan BBM ini terkait dengan kapasitas tangki penyimpanan. Jika ingin meningkatkan cadangan, kita harus membangun infrastruktur penyimpanan baru, yang tentu membutuhkan investasi besar,” ujar Edy.
Di sisi fiskal, Edy mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia berpotensi mendorong inflasi domestik yang saat ini sudah mendekati 5 persen per tahun. Jika harga BBM bersubsidi ikut naik, tekanan inflasi dipastikan semakin besar.
Menurutnya, pemerintah hanya memiliki dua pilihan: menambah subsidi energi agar harga BBM tetap stabil, atau membiarkan harga menyesuaikan kenaikan harga minyak dunia. Ia mendorong pemerintah melakukan penataan ulang prioritas anggaran dengan memangkas belanja yang tidak mendesak guna memperbesar ruang subsidi energi.
Terkait kemungkinan pemberian stimulus ekonomi seperti saat pandemi Covid-19, Edy menilai ruang fiskal pemerintah saat ini lebih terbatas. Penerimaan pajak yang sedang menurun membuat penambahan stimulus tanpa efisiensi belanja berpotensi memperbesar utang negara.
“Jika pemerintah tidak mengurangi belanja dan tetap memberikan stimulus, maka konsekuensinya utang negara bisa bertambah, seperti yang terjadi pada masa pandemi,” katanya.
