Jakarta — Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pemecatan kader DPC PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya, Achmad Hidayat, setelah bertemu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), merupakan bagian dari buntut panjang konflik politik antara PDIP dan Jokowi.
Adi mengatakan, dari sudut pandang partai, pemecatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penegakan disiplin dan sanksi terhadap kader yang dinilai melakukan pembangkangan atau melanggar aturan organisasi.
“Suka tidak suka ini mungkin harus kita akui sebagai efek buntut yang berkepanjangan soal bagaimana konflik politik antara PDIP dengan Jokowi,” kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Rabu, 16 September 2026.
Menurutnya, PDIP saat ini semakin tegas dalam mendisiplinkan kader yang dianggap tidak patuh terhadap keputusan dan aturan organisasi, seiring hubungan politik PDIP dengan Jokowi yang disebut telah mengalami keretakan cukup dalam.
Adi menggambarkan hubungan PDIP dengan Jokowi saat ini sudah seperti “talak 10”, yang menurutnya menunjukkan hubungan politik yang dinilai sudah sangat sulit untuk kembali seperti sebelumnya.
“PDIP dengan Jokowi itu talak 10, bukan lagi talak 3. Talak 3 mungkin dalam politik masih ada kemungkinan untuk melakukan rujuk ataupun islah secara politik. Tapi rasa-rasanya bagi PDIP soal hubungan politiknya dengan Jokowi dan keluarga besarnya ini sudah talak 10,” ujarnya.
Ia menilai, langkah Achmad Hidayat menemui Jokowi di Solo yang kemudian berujung sanksi partai tidak terlepas dari situasi tersebut. Achmad sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa kunjungannya ke kediaman Jokowi dilakukan atas inisiatif pribadi untuk bersilaturahmi.
“Jadi wajar ketika Ahmad Hidayat salah satu kader PDIP Surabaya ketika silaturahim dan bertemu dengan Jokowi di Solo kemudian diberhentikan dan dilarang menggunakan atribut dan simbol yang semua ada kaitannya dengan PDIP,” kata Adi.
