Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mendukung pengawasan perencanaan anggaran daerah tahun 2026 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahap awal. Hal itu disampaikan dalam Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Mudzakir.
“Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP. Kami membutuhkan pandangan dari pihak eksternal untuk menilai secara objektif apakah perencanaan yang disusun benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi daerah, atau masih perlu diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” ujar Amsakar.
Amsakar menyebut perencanaan 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan sejumlah program prioritas seperti seragam sekolah gratis, beasiswa siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, serta Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 98,12 persen. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan juga diperluas bagi pekerja rentan seperti pengemudi ojek daring, imam masjid, dan penambang pancung.
Sementara itu, Mudzakir menyatakan evaluasi ini merupakan program nasional yang akan mencakup lima sektor: pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, dan ketahanan pangan.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan atau fraud, dapat dilakukan lebih awal,” ujar Mudzakir.
Ia meminta seluruh OPD memberikan dukungan data agar evaluasi berjalan lancar dan menghasilkan perencanaan yang efektif dalam implementasinya.
