Jakarta – Anggota Komisi IV DPR Ahmad Yohan membantah isu yang menyebut Komisi IV DPR mendukung kebijakan impor beras dan menegaskan komisi tidak pernah mengusulkan ataupun mendorong kebijakan impor, Kamis (28/11/2025).
“Komisi IV tidak pernah meminta pemerintah melakukan impor beras. Itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun kesepakatan dalam rapat-rapat resmi. Jika ada informasi sebaliknya, itu perlu diklarifikasi agar publik tidak salah menerima,” kata Ahmad Yohan di Jakarta.
Ahmad Yohan menegaskan Partai Amanat Nasional, termasuk fraksi di DPR, konsisten mendorong kemandirian dan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan yang tegas menolak kebijakan impor beras dalam kondisi produksi dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.
“Menko Pangan sudah sangat jelas menyampaikan bahwa impor bukan solusi pertama. Selama petani Indonesia masih bisa memasok kebutuhan beras, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri, bukan membuka kran impor,” katanya.
Fokus Optimalisasi Produksi Nasional
Ahmad Yohan mengatakan pemerintah seharusnya fokus pada optimalisasi produksi nasional melalui peningkatan sarana irigasi, distribusi pupuk, tata kelola stok cadangan beras pemerintah, serta ekosistem pasar yang berpihak pada petani.
“Solusi utamanya adalah perbaikan tata niaga dan distribusi pangan. Jangan sampai petani dirugikan hanya karena kebijakan instan yang tidak berpihak pada sektor domestik,” katanya.
Ahmad Yohan berharap klarifikasi ini menjadi informasi resmi bagi publik agar tidak terjadi distorsi persepsi terkait posisi Komisi IV DPR dalam isu ketahanan pangan maupun impor beras. “Intinya, kami tidak mendukung impor. Kami berpihak pada petani, pada ketahanan pangan nasional, dan pada kemandirian bangsa,” katanya.
