Batam — Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, membuka Sosialisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (5/5/2026). Langkah ini diambil menyusul hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2025 yang mengidentifikasi tujuh potensi bencana di Kota Batam, meliputi banjir, cuaca ekstrem, gelombang abrasi, kebakaran hutan, kekeringan, dan tanah longsor.
Firmansyah menegaskan bahwa Batam membutuhkan dokumen RPBD yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Menyikapi tingginya risiko bencana, Batam membutuhkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang komprehensif. Penyusunannya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta terintegrasi dengan RPJMD,” ujar Firmansyah di hadapan peserta.
Ia meminta dokumen RPBD memuat visi, misi, kebijakan, program, serta fokus prioritas daerah dalam penanggulangan bencana sebagai bentuk komitmen bersama seluruh elemen daerah.
Firmansyah juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyajikan data yang akurat dan menghilangkan ego sektoral dalam penanganan bencana.
“Bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi maupun kewenangan dinas. Saya minta seluruh OPD menyajikan data yang akurat serta masukan yang substantif,” tegasnya.
Ia turut meminta agar dokumen tersebut mengakomodasi teknologi informasi dan kearifan lokal untuk memaksimalkan sistem peringatan dini, serta dapat diterapkan langsung di lapangan.
“Pastikan dokumen ini dapat diterapkan di lapangan, bukan sekadar menjadi arsip,” ujarnya.
Sosialisasi ini diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai unsur, termasuk DPRD, akademisi, jurnalis, dan dunia usaha. Narasumber dari BNPB, Institut Pertanian Bogor, dan sejumlah universitas negeri turut dihadirkan untuk mendukung penyusunan sistem penanggulangan bencana Batam untuk lima tahun ke depan.
