Penulis: Bowo

Presiden Prabowo Subianto baru saja meneken aturan baru yang bikin pemerintah daerah (Pemda), BUMN, dan BUMD bisa minjam uang langsung dari APBN alias kas negara. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang diteken pada 10 September 2025. Lewat PP ini, pemerintah pusat membuka opsi pembiayaan buat berbagai instansi pemerintah dan badan usaha milik negara/daerah. Tapi tenang, bukan sembarang pinjam—semuanya harus lewat proses ketat dan transparan. “Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilakukan dengan prinsip transparansi, manfaat, akuntabilitas, efisien, efektif, dan penuh kehati-hatian,” tulis beleid tersebut. Buat Apa Uangnya? Pinjaman ini…

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal laporan mencengangkan dari Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia. Katanya, banyak produsen perhiasan emas yang nakal alias nggak bayar pajak sesuai aturan. “Beberapa produsen nggak punya surat keterangan beli, tapi langsung jual ke toko-toko emas. Jadi ya, pajaknya nggak dibayar,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (2410/2025). Padahal, aturan jelas: produsen yang legal wajib bayar pajak 1,1% saat beli emas dari pabrikan, plus PPN 1,6% saat jual ke konsumen. Tapi kenyataannya, 90% produsen disebut-sebut nggak patuh bayar pajak. Karena itu, muncul ide baru: PPN 3% langsung dipungut di pabrikan, biar lebih gampang dikontrol…

Uang beredar yang berputar di Indonesia makin banyak! Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) mencatat, total uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2025 tembus Rp9.771,3 triliun. Angkanya naik cukup tajam, tumbuh 8% dibanding tahun lalu (yoy) — lebih tinggi dari pertumbuhan Agustus yang sebesar 7,6%. Menurut BI, peningkatan ini didorong oleh dua hal utama: uang beredar sempit (M1) seperti uang tunai dan giro yang naik 10,7%, serta uang kuasi seperti tabungan dan deposito yang tumbuh 6,2%. Artinya, masyarakat dan dunia usaha lagi aktif banget bertransaksi dan menyimpan uang di bank. Bukan cuma itu, BI juga bilang peningkatan uang…

Calon Anggota Dewan Pengawas (CADEWAS) BPJS Ketenagakerjaan, Rima Patricia Marintan, menegaskan pentingnya memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal yang selama ini masih minim perlindungan. “Dari lebih 80 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 9–10 juta yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih ada lebih dari 70 juta pekerja rentan tanpa perlindungan dasar,” ujar Rima Patricia di Jakarta, Jumat (24/10/2025). Sebagai penggiat jaminan sosial selama dua dekade, Rima membawa visi mewujudkan BPJS Ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, khususnya bagi pekerja informal. Ia menyebut ada empat langkah strategis yang akan dilakukan, yakni: Data BPJS…

Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ambisi besarnya di panggung global. Saat menerima Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta (23/10/2025), Prabowo mendorong percepatan pembentukan Indonesia–Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (IM-CEPA) — perjanjian dagang antara Indonesia dan blok ekonomi Amerika Latin. Untuk diketahui nih, Mercosur adalah blok dagang yang terdiri dari Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Brasil sendiri jadi pemain utama di dalamnya. Lewat kerja sama ini, Prabowo ingin membuka jalur ekonomi baru lintas benua. “Saya senang melihat kemajuan hubungan bilateral kita, terutama di bidang ekonomi. Kita akan terus berdialog menuju pembentukan IM-CEPA,” kata Prabowo. Menurutnya, kerja sama ini…

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, hari ini (23/10/2025) terlihat datang ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kedatangannya bukan tanpa alasan — dia datang untuk membahas proyek pembangunan kilang minyak yang selama ini jadi sorotan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kunjungan Simon ini kemungkinan besar untuk menunjukkan keseriusan Pertamina dalam mempercepat pembangunan kilang. Sebelumnya, Purbaya sempat mengkritik Pertamina dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, karena dinilai lambat dalam mewujudkan proyek tersebut. “Saya nggak tahu, mungkin mau menunjukkan bahwa dia serius membangun kilang yang waktu itu DPR kritik. Nggak apa-apa, kita lihat aja bagimana perkembangannya. Saya pikir semakin mereka…

Pemerintah punya rencana baru buat manfaatin sisa duit program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap. Daripada nganggur, dana itu bakal dipakai buat peremajaan tanaman perkebunan, terutama kakao dan kelapa. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, bilang kalau aturan soal replanting perkebunan ini lagi disiapin dan sekarang sudah masuk tahap harmonisasi. Nantinya, aturan itu bakal jadi peta jalan nasional buat memperkuat sektor perkebunan. “Termasuk dana MBG yang tidak terserap, itu akan dipergunakan untuk mendukung peremajaan dari tanaman atau komoditas yang optimal atau premium,” ujar Widiastuti di acara Hari Kakao Indonesia di Jakarta, Kamis (23/10/2025). Widiastuti belum…

Produksi kakao Indonesia lagi-lagi turun drastis. Berdasarkan data International Cocoa Organization (ICCO) 2025, produksi kakao nasional cuma sekitar 200 ribu ton per tahun, padahal dua dekade lalu (2005–2006) masih bisa tembus 590 ribu ton. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, bilang penurunan ini bukan karena petani malas, tapi karena dua hal besar: perubahan iklim dan banyaknya pohon kakao yang sudah uzur alias tua banget. “Iklim jelas jadi faktor utama. Selain itu, banyak pohon kakao yang sudah tua, makanya dibutuhkan solusi dari sisi teknologi dan pemeliharaan,” kata Widiastuti dalam peringatan Hari Kakao 2025 di Hotel Pullman, Jakarta…

Kabar baik buat masyarakat, terutama yang pernah nunggak iuran BPJS Kesehatan! Pemerintah bakal melakukan pemutihan alias penghapusan utang iuran BPJS Kesehatan mulai tahun depan. Langkah ini disiapkan dengan anggaran jumbo Rp 20 triliun dari APBN 2026, dan bakal membantu jutaan orang yang selama ini kesulitan bayar iuran. Tapi, nggak semua peserta bisa dapat pemutihan, ya. Ada syaratnya. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, penghapusan utang ini cuma berlaku buat: “Intinya, pemutihan ini buat orang yang dulunya bayar sendiri, lalu sekarang ditanggung pemerintah atau Pemda, tapi masih punya tunggakan. Nah, itu yang bakal dihapus,” ujar Ali Ghufron di Kantor…

Presiden Prabowo Subianto baru saja bikin gebrakan besar di bidang kesehatan! Pemerintah resmi menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan buat jutaan peserta yang selama ini kesulitan bayar karena tekanan ekonomi. Kebijakan ini langsung disambut positif sama Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia). Ketua Umumnya, Agung Nugroho, bilang langkah ini bukti nyata keberpihakan Presiden pada rakyat kecil. “Presiden Prabowo luar biasa. Dengan penghapusan tunggakan ini, jutaan keluarga bisa kembali akses layanan kesehatan tanpa rasa khawatir,” ujar Agung di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Menurut Agung, keputusan ini nggak cuma bantu masyarakat dari sisi sosial, tapi juga mendorong ekonomi nasional. Soalnya, riset dari WHO bilang kalau…