Penulis: Bowo

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan H Sarjan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Sarjan diketahui pernah menjadi ketua panitia acara yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sarjan merupakan ketua panitia “Mancing Mania Gratis Jilid II” di Kabupaten Bekasi pada 26 Oktober 2025. Wakil Presiden Gibran hadir membuka acara tersebut. Panitia menebar sekitar 5 ton ikan lele ke Kali Gabus, Kecamatan Tambun Utara, dan menyiapkan hadiah seperti sepeda motor listrik, televisi, hingga perlengkapan rumah tangga. Acara dihadiri ribuan warga. “Kegiatan mancing mania gratis ini kami gelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus memperkuat…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh jajaran menterinya agar mengedepankan kesetiaan kepada rakyat dan negara, bukan kepada dirinya sebagai individu. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri akad massal 50.300 unit rumah subsidi di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, pada Sabtu (20/12/2025). Presiden mengingatkan bahwa jabatan dan kepemimpinan bersifat sementara, sementara nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan kedaulatan rakyat harus dijaga secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Anggota DPR RI Benny K Harman menilai pernyataan Presiden sebagai peringatan penting bagi para menteri agar tidak salah arah dalam menjalankan tugas…

Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di jalan tol mulai sekarang hingga 4 Januari 2026 untuk menjamin kelancaran arus mudik dan balik akhir tahun. Jalur tol akan steril dari kendaraan angkutan barang selama 24 jam penuh. Kebijakan ini menandai berakhirnya sistem window time (pembatasan jam tertentu) di jalan tol dan digantikan dengan pembatasan secara menerus. Menhub Dudy menyatakan pelaksanaan pembatasan diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang sesuai klasifikasi dan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor KP-DRJD 6774 Tahun 2025 yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri. “Kami menghapus window…

Jakarta – Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) seharusnya memberikan apresiasi atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah jaksa. Pernyataan tersebut disampaikan Wildan dalam merespons penangkapan sejumlah jaksa di Banten dan Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, oleh KPK melalui OTT. “Langkah berani KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah jaksa seharusnya mendapatkan apresiasi dari Kejaksaan Agung. Meski terkesan mencoreng citra institusi kejaksaan, langkah ini justru membantu Kejagung membersihkan aparatnya yang nakal,” kata Wildan pada Senin (22/12/2025). Menurut Wildan, keberanian KPK menunjukkan bahwa lembaga antirasuah tersebut…

Vatikan – Paus Leo XIV memanggil seluruh kardinal dari berbagai negara untuk menghadiri pertemuan di Vatikan pada 7-8 Januari 2026. Vatikan menyatakan bahwa pertemuan yang dikenal sebagai Konsistori tersebut akan berlangsung selama dua hari, tepat setelah berakhirnya Tahun Suci 2025. Tahun Suci merupakan perayaan besar Gereja Katolik yang berlangsung setiap 25 tahun sekali. Menurut keterangan resmi Vatikan yang dikutip dari Associated Press pada Senin (22/12/2025), konsistori pertama Paus Leo ini bersifat konsultatif, dengan tujuan memperkuat pemahaman bersama serta memberikan dukungan dan nasihat kepada Paus dalam menjalankan tanggung jawab memimpin Gereja universal. “Pertemuan ini diarahkan untuk membangun kebersamaan dan membantu Bapa…

Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani perjanjian kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan ekonomi serta mempercepat literasi dan digitalisasi kelembagaan koperasi secara nasional. Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop, Henra Saragih, menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan membangun ekosistem data koperasi yang terintegrasi, valid, dan dapat dipertukarkan antarlembaga. “Kerja sama ini tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola data, keamanan informasi, serta perlindungan data pribadi,” kata Henra dalam keterangan yang dikutip pada Senin (22/12/2025). Henra menjelaskan bahwa integrasi data akan mendorong sinkronisasi dan interoperabilitas antarinstitusi, meningkatkan kualitas layanan publik koperasi, serta memperkuat…

Aceh – Pemerintah Aceh mengumumkan bahwa bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera, khususnya Aceh, sudah dapat disalurkan. Bantuan yang diizinkan adalah yang bersifat Non-Government to Government, yaitu dari individu atau organisasi non-pemerintah kepada pemerintah. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi hal tersebut pada Minggu (21/12/2025). Ia menjelaskan bahwa keputusan ini berdasarkan hasil konfirmasi Pemerintah Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri. “Iya benar, bantuan internasional untuk bencana Sumatera bisa masuk,” kata MTA. Ia menambahkan bahwa bantuan internasional yang bersifat Non-Government to Government selama ini dibenarkan, sementara bantuan Government to Government belum ada arahan dari pemerintah pusat. Organisasi non-pemerintah internasional atau…

Jakarta – Pengamat Citra Institute, Efriza, menyatakan bahwa proses hukum terhadap 15 Warga Negara China yang menyerang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kalimantan Barat tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan investasi. Efriza menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Pemerintahan tidak tepat menggunakan pertimbangan politik ekonomi, khususnya terkait dominasi investasi China, dalam penegakan hukum kasus ini. “Sikap presiden penting untuk mengirim pesan bahwa di era kepemimpinannya tidak ada toleransi terhadap tindakan yang merendahkan TNI sebagai simbol pertahanan negara,” kata Efriza pada Senin (22/12/2025). Menurutnya, keterbukaan terhadap investasi dan perlindungan negara terhadap WNA tidak berarti akan terjadi kompromi terhadap hukum dan…

Jakarta – Pengamat Citra Institute, Efriza, menyatakan bahwa kasus penyerangan Warga Negara China terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kalimantan Barat perlu diproses melalui jalur hukum dan diplomasi. Efriza menilai insiden tersebut tidak dapat dianggap sederhana mengingat TNI merupakan simbol pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Langkah TNI tidak reaktif dan memproses hukum adalah wujud ketegasan negara dengan menjunjung supremasi hukum dan tidak mentolerir tindakan yang merendahkan simbol pertahanan negara,” kata Efriza pada Senin (22/12/2025). Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) tersebut menekankan bahwa pelaku harus diproses secara bijak, cermat, tidak reaktif, dan sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemerintah…

Jakarta – Belasan Warga Negara (WN) China dilaporkan melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Terkait insiden tersebut, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyatakan bahwa TNI harus dapat mempertahankan diri dalam situasi serupa. Ia juga menekankan perlunya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk melakukan pengawasan administrasi terhadap WN China yang terlibat. “Sebab masuknya para WNA (Warga Negara Asing) di Indonesia untuk garda terdepan dan mensortir adalah Kementerian Imipas terutama imigrasi,” ujar Hari pada Minggu (21/12/2025). Menurut Hari, keberadaan WN China yang signifikan…