Penulis: Bowo

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman menyerukan dukungan penuh kepada pemerintah untuk menghentikan operasional bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah, yang dinilai beroperasi tanpa pengawasan otoritas negara, Kamis (27/11/2025). Bandara yang dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut dinilai ilegal karena beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, termasuk tanpa petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Benny menilai praktik tersebut menunjukkan adanya kekuasaan privat yang mengatasi kewenangan negara. “Apa artinya negara dalam negara, Bung? Apa yang dihentikan? Negara dalam negara itu artinya ada segelintir orang atau ada golongan (private jurisdiksi) di luar organ…

Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan penyusunan belanja APBD Kepri Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara selektif dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Selasa (25/11/2025). “Dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah disusun lebih selektif dan mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien,” katanya. Tantangan Dana Transfer Ansar menekankan penyusunan APBD 2026 mengikuti dinamika fiskal nasional dan kemampuan keuangan daerah. Salah satu tantangan terbesar…

Jakarta — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa Pertamina dan Shell telah mencapai kesepakatan terkait pembelian base fuel atau bahan bakar murni. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan Shell akan menerima pasokan sekitar 100 ribu barel dari Pertamina. “Jadi lebih kurang 100 ribu barel,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa (25/11/2025). Ia menambahkan, penyerahan pasokan dijadwalkan berlangsung pada 24 atau 25 November di titik serah yang telah disepakati kedua perusahaan, tanpa merinci lokasi tersebut. Sementara itu, pihak Shell memberikan penjelasan berbeda. President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyatakan bahwa negosiasi dengan Pertamina masih berada…

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu Surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi serta dua mantan direksi lainnya. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada ketiga mantan pejabat ASDP tersebut. “Kami sampai saat ini masih menunggu surat keputusannya,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam, 25 November 2025. Asep menjelaskan, setelah Keppres diterima, KPK akan memproses surat tersebut sesuai mekanisme internal. Pimpinan KPK kemudian akan menerbitkan surat keputusan…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Presiden memimpin Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara virtual bersama jajaran TNI dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Rapat digelar untuk menilai perkembangan pembangunan fasilitas KDKMP di berbagai wilayah serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat penyediaan pusat distribusi kebutuhan dasar dan fasilitas ekonomi lokal di desa maupun kelurahan. Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta sinergi…

Jakarta – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan langkah Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, Selasa (25/11/2025). Presiden memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Eddy menilai kebijakan ini membuktikan Presiden mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. “Beliau mendengarkan aspirasi dan dinamika opini publik yang berkembang di masyarakat, dikaji dengan seksama dan kemudian memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Eddy kepada wartawan. Wakil Ketua Umum PAN ini menilai langkah Prabowo menjadi pendekatan baru dalam upaya memenuhi rasa…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan rehabilitasi kepada tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Keputusan diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco usai rapat dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/11/2025). “Terhadap perkara 68 Pidsus/TPK/2025/PN/Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, dengan komunikasi dengan pihak pemerintah Alhamdulillah pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap ketiga nama tersebut,” kata Dasco. Proses Pengkajian Selama Seminggu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan proses rehabilitasi bergulir setelah adanya aspirasi…

Jakarta – Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan KPK tidak dapat mengintervensi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi dan dua direktur ASDP lainnya, Selasa (25/11/2025) malam. Tanak menjelaskan bila ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan tertinggi adalah UUD 1945. Dalam Pasal 14 UUD 1945, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. “Serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI,” katanya. Tanak menyebut hak prerogatif presiden tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain karena kekuasaan tersebut diberikan langsung oleh UUD…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry, yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, Selasa (25/11/2025). Keputusan diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Dasco menjelaskan DPR menerima banyak aspirasi terkait kasus ASDP yang bergulir sejak Juli 2024. Aspirasi ditindaklanjuti dengan permintaan kepada komisi terkait untuk mengkaji perkara Nomor 68/Pid.Sus/PPK/2025/PN Jakpus. Setelah proses komunikasi panjang, Presiden menyetujui pemberian hak rehabilitasi. “Terhadap perkara 68 Pidsus/TPK/2025/PN/Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi,…

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengintensifkan penagihan terhadap 201 wajib pajak (WP) penunggak terbesar dengan total potensi tagihan sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa hingga 20 November 2025, DJP telah berhasil mengumpulkan Rp11,48 triliun dari 104 WP yang mulai membayar atau mencicil kewajibannya. Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa para penunggak pajak besar dengan putusan hukum inkrah akan tetap ditagih. DJP menerapkan tiga strategi penagihan, yakni penagihan aktif kepada WP dan penanggung pajak, sinergi dengan aparat penegak hukum serta lembaga keuangan,…