Batam — Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Buluh, Kota Batam, yang belakangan viral, masih beroperasi menggunakan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa dukungan dana dari pemerintah.
“Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini lagi viral ya di Pulau Buluh, mereka itu pakai anggaran sendiri. Jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah,” kata Wahyu, Senin, 27 Juli 2026.
Wahyu menyayangkan minimnya intervensi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap koperasi tersebut. Berdasarkan penelusurannya ke Dinas Koperasi Provinsi Kepri, instansi terkait belum memberikan pembinaan khusus kepada koperasi tersebut.
“Harusnya ketika mereka sudah melakukan bisnis, ini harus dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara. Yang mereka lakukan saat ini dari para pengurus harusnya di-support oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menyebut ketiadaan pendampingan telah menyebabkan sejumlah gerai Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah tutup. Selain di Pulau Buluh, kasus serupa sebelumnya terjadi di kawasan Tiban Patam Lestari, Kota Batam, serta di Kabupaten Bintan.
“Gerai yang ada di Tiban Patam Lestari itu tutup, kasusnya sama karena mereka itu iuran dari para pengurus sehingga tidak jalan lagi. Ini kan bukan hanya di Batam, tetapi juga di Bintan,” katanya.
Wahyu memaparkan tiga faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi kesulitan bersaing hingga berujung tutup, yaitu harga barang yang kurang kompetitif dibandingkan pasaran, ketersediaan dan variasi barang yang terbatas, serta kurangnya manajemen dan jaringan suplai karena model bisnis langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir.
Di sisi lain, ia menyebut Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bintan masih dapat bertahan berkat kekompakan pengurus dan strategi bisnis yang tepat sasaran, yakni bertindak sebagai pemasok bagi perusahaan-perusahaan di kawasan wisata Lagoi.
Melihat letak geografis Pulau Buluh yang berdekatan dengan Pulau Bulan, Wahyu mendorong agar model bisnis Koperasi Merah Putih di sana diarahkan menjadi penyedia kebutuhan (supplier) bagi industri di sekitarnya, termasuk perusahaan galangan kapal.
“Pulau Buluh ini kan dekat dengan Pulau Bulan, maka harusnya Koperasi Merah Putih ini men-support perusahaan-perusahaan yang ada di Pulau Bulan atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya di galangan kapal misalnya,” katanya.
Menurutnya, perusahaan di sekitar kawasan tersebut tidak perlu lagi mencari pasokan kebutuhan dari luar daerah apabila Koperasi Merah Putih difasilitasi dan dibina dengan baik oleh pemerintah sebagai rantai pasok yang efisien.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Wahyu berencana melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buluh pada awal Agustus mendatang bersama Kepala Dinas Koperasi Provinsi Kepri untuk mengevaluasi kondisi di lapangan secara langsung.
“Kita akan turun ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusi yang bisa diberikan,” ujarnya.
