Jakarta – Lembaga think-tank InFast Bestari menyatakan bahwa pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya ke Suahasil merupakan respons atas kebutuhan arsitek keuangan makro yang berbeda di setiap fase ekonomi.
Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra, menjelaskan, setahun terakhir merupakan fase di mana ekonomi Indonesia membutuhkan sosok yang mampu meningkatkan likuiditas di masyarakat. Ia menyebut terobosan penggunaan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) oleh Purbaya sebagai kebijakan out of the box yang berhasil mengatasi keringnya likuiditas kredit.
Data menunjukkan pertumbuhan kredit berada di angka sekitar 7 persen saat Purbaya masuk kabinet, salah satu yang terendah dalam sejarah ekonomi Indonesia. Angka tersebut naik menjadi 13,8 persen saat Purbaya mengakhiri masa jabatannya, hampir dua kali lipat dari posisi awal.
Meski demikian, Gede menilai capaian tersebut belum cukup. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diperlukan untuk mendorong penguatan kelas menengah, berdasarkan pengalaman historis Indonesia.
Ia mengungkapkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah menurun dari 46,7 juta menjadi 42 juta orang sepanjang 2025-2026, atau berkurang 4,7 juta jiwa. Penurunan tersebut, kata Gede, sebanding dengan situasi yang terjadi pada masa pasca-pandemi Covid-19 tahun 2021-2022.
Gede menyebut, pada fase ekonomi saat ini, Indonesia memerlukan arsitek keuangan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dengan dukungan pasar global, sekaligus sosok yang lebih dapat diterima pasar. Ia mengingatkan potensi risiko penurunan status investasi Indonesia oleh MSCI ke kategori frontier pada 11 November 2026, yang menurutnya dapat memicu pelemahan bursa saham dan perlambatan ekonomi akibat keraguan investor menciptakan lapangan kerja.
Selain tantangan pasar global, Gede berharap Menteri Keuangan baru dapat meredakan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait dana transfer. Ia menyebut hampir seluruh pemerintah daerah tengah menghadapi krisis anggaran akibat kebijakan Kementerian Keuangan yang menurutnya sudah berlangsung sejak era Sri Mulyani dan berlanjut di era Purbaya.
InFast Bestari juga berharap Suahasil melanjutkan transformasi berbasis ekonomi konstitusi yang dijalankan Pemerintahan Prabowo, di antaranya pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing melalui bursa komoditas, pengambilalihan lahan hutan ilegal dari korporasi untuk didistribusikan ke koperasi petani, serta pembangunan 3 juta rumah bagi pekerja.
“Sebaiknya Menkeu baru terus menjaga alokasi fiskal untuk program-program yang berhubungan dengan sektor produksi rakyat yang infrastruktur ekonominya sudah dibangun, seperti koperasi, ruang fiskal untuk peningkatan kualitas jaminan sosial rakyat, dan tentunya ruang fiskal untuk menjaga keterjangkauan harga BBM dan keterjangkauan harga pangan rakyat,” kata Gede.
