Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka resmi berusia satu tahun. Momen ini jadi ajang evaluasi, termasuk dari PDIP. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyoroti sejumlah hal penting, mulai dari arah pembangunan IKN sampai loyalitas orang-orang di kabinet.
“Setahun pemerintahan Prabowo, masa evaluasi yang berat. Memadukan janji kampanye dengan program Asta Cita ternyata tidak mudah,” kata Andreas, Minggu (19/10/2025).
IKN Masih “Abu-Abu”
Andreas menyoroti kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai belum punya arah jelas. Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, pemerintah menargetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028.
Tapi menurut Andreas, banyak hal yang masih harus diperbaiki.
“IKN perlu direvisi. Arah peruntukannya belum jelas. Pengelolaan aset strategis negara juga bergeser ke Danantara karena salah urus di BUMN. Belum lagi utang KA Cepat Whoosh yang jadi beban APBN,” ujarnya.
Revisi Program Lama & Fokus ke Prioritas Baru
Selama setahun, Prabowo fokus menjalankan program prioritas seperti:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Danantara
- Koperasi Merah Putih
Di sisi lain, ia juga merevisi program era Presiden Jokowi yang dianggap kurang efisien. Andreas menilai tantangan makin besar karena ada sejumlah menteri “titipan” Jokowi yang disebut masih punya loyalitas ganda.
MBG Harus Konsisten
Program MBG jadi salah satu yang paling diperhatikan publik, terutama generasi muda dan keluarga. Andreas berharap program ini benar-benar bermanfaat untuk anak-anak penerima.
“Program ini harus terus dievaluasi agar benar-benar berguna untuk pemenuhan gizi anak-anak,” katanya.
Sorotan Soal Hukum & Antikorupsi
Andreas juga mengingatkan pentingnya ketegasan Prabowo dalam pemberantasan korupsi dan reformasi kepolisian. Ia bilang, hal ini akan jadi perhatian publik menjelang 2029.
“Ketegasan Prabowo dalam menjalankan ide-idenya, termasuk antikorupsi, akan terus dipantau masyarakat,” tutup Andreas.
Intinya:
Setahun pemerintahan Prabowo jadi masa transisi besar: menata ulang warisan program lama, membangun prioritas baru, sambil menghadapi sorotan tajam soal IKN, kabinet, dan isu hukum.
