Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan krisis sampah di Kota Batam. Persoalan ini mencuat setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penalti kepada Batam atas pelanggaran dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur.
Amsakar menyebutkan bahwa tata kelola TPA selama ini tidak memenuhi standar karena masih menggunakan metode dumping atau membuang sampah tanpa penimbunan tanah. Padahal, sesuai ketentuan, pengelolaan seharusnya dilakukan menggunakan metode landfill. Kondisi tersebut menyebabkan akumulasi sampah setinggi 20 meter atau sekitar 7,5 juta ton di zona A dan B.
Akibat pelanggaran tersebut, KLHK menutup zona A sehingga aktivitas pembuangan hanya bergantung pada zona B dengan kapasitas terbatas. Penutupan ini menimbulkan antrean panjang armada pengangkut sampah yang masuk ke TPA.
“Kalau hanya B saja dengan sirkulasi yang terbatas, persoalan sampah ini tidak selesai,” ujar Amsakar.
Ia juga menjelaskan bahwa jalan lingkar di area TPA tidak bisa dioperasikan karena terdampak penalti. Pemerintah kota telah meminta izin kepada KLHK agar dapat menggunakan zona A secara terbatas, termasuk mengaktifkan jalan lingkar untuk memperlancar sirkulasi kendaraan. Pembangunan jalan lingkar tersebut ditargetkan selesai akhir pekan ini dengan bantuan pelaku usaha.
Selain masalah di TPA, Amsakar menyoroti lemahnya mitigasi di internal pemerintah kota. Menurutnya, meski pengelolaan sampah berjalan relatif lancar enam tahun terakhir, eskalasi persoalan tiba-tiba meningkat pada tahun ketujuh.
Di sisi operasional, keterbatasan armada serta masalah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) turut memperparah situasi. Pemerintah merencanakan pembentukan tiga Unit Bisnis Terpadu (UBT) untuk memperbaiki pengelolaan di tingkat TPS.
Dari aspek perencanaan, zonasi baru TPA belum dapat ditenderkan karena desain teknis masih disusun bersama BP Batam. Sementara itu, pengangkutan sampah di kecamatan dilakukan dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Amsakar mengatakan pemerintah telah menambah peralatan dan personel, termasuk 974 petugas kebersihan, pengadaan puluhan bin kontainer, armroll, serta alat berat. Ia juga menugaskan Yuspa Henti sebagai ketua task force untuk memperkuat koordinasi dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Pemerintah turut mengkaji kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan sampah jangka panjang.
Wali Kota meminta dukungan masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan melakukan pemilahan dari rumah. Ia optimistis permasalahan sampah mulai teratasi pada akhir tahun ini dan membaik pada awal tahun mendatang.
“Kami bekerja sangat serius menangani persoalan ini, tetapi kompleksitasnya memang luar biasa,” ujarnya.
