Jakarta – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan pemerintah Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam diskusi bertajuk “Indonesia Gabung Board of Peace, Untung atau Buntung?” di Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
HNW berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keanggotaan dalam Board of Peace.
“Jangan sampai Indonesia hanya jadi stempel untuk moral, legitimasi komunitas umat Islam terbesar. Kalau demikian kan sangat tidak menguntungkan Indonesia,” kata HNW.
Politikus PKS ini mengatakan alih-alih menghadirkan Palestina merdeka sebagaimana yang disuarakan Indonesia, keikutsertaan dalam BoP justru dapat mengabadikan penjajahan.
“Saya yakin Indonesia tidak mau, dan Presiden Prabowo juga pasti tidak mau,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis (22/1/2026) di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.
