Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah mengkaji secara cermat rencana PT Agrinas mengimpor mobil niaga atau pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan itu dinilai harus mempertimbangkan kapasitas industri otomotif nasional yang sudah tersedia.
“Prinsip dasarnya adalah kebutuhan nasional harus diutamakan dipenuhi oleh industri dalam negeri sepanjang kapasitas dan spesifikasinya tersedia,” ujar Nevi lewat keterangan resminya, Selasa, 24 Februari 2026.
Legislator PKS itu menyebut sebelum kebijakan impor diputuskan, pemerintah perlu memastikan secara objektif apakah jenis kendaraan yang dibutuhkan benar-benar belum tersedia di dalam negeri, apakah volume produksi nasional tidak mencukupi, serta apakah harga dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan koperasi tidak dapat dipenuhi produsen lokal.
Nevi juga mengingatkan bahwa kebijakan impor kendaraan memiliki implikasi luas terhadap industri otomotif nasional, tenaga kerja, dan rantai pasok dalam negeri. Menurutnya, mengutamakan produk dalam negeri tidak hanya mendukung industri manufaktur, tetapi juga memperkuat dampak berganda terhadap UMKM, industri komponen, dan penciptaan lapangan kerja.
Ia menegaskan setiap rencana impor wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mewajibkan kegiatan impor melindungi kepentingan nasional.
“Rencana ini harus dikaji secara komprehensif agar sejalan dengan prinsip perlindungan industri nasional,” kata Nevi.
