Jakarta – Ratusan aktivis dari era 1980-an, 1990-an, dan Generasi Z berkumpul di Jakarta pada 18 April 2026 dan mengeluarkan maklumat politik yang mengkritik arah pengelolaan negara, kemunduran demokrasi, serta praktik politik dinasti di Indonesia.
Pertemuan yang digelar melalui forum Badan Koordinasi (BAKOR) Jakarta Lintas Angkatan itu menghasilkan sejumlah pernyataan sikap. Para aktivis menilai sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo telah melemahkan sendi-sendi kenegaraan dan etika bernegara. Salah satu yang disorot adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai dipaksakan untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Para aktivis juga mengkritik melemahnya fungsi pengawasan legislatif, maraknya korupsi, praktik koncoisme, serta keterlibatan militer dalam ranah sipil yang dinilai mengikis prinsip demokrasi. Program populis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat turut dipertanyakan, apakah benar-benar berpihak pada rakyat atau hanya pengelolaan anggaran yang sarat kepentingan.
Forum juga menyepakati konsolidasi jaringan aktivis lintas kota di Jawa dan Sumatera. Aktivis Generasi Z yang hadir menyuarakan perlunya kader penggerak non-partisan berintegritas serta kurikulum pendidikan politik yang diampu oleh aktivis senior angkatan 1980-an dan 1990-an.
Maklumat ditandatangani atas nama BAKOR/BKMJ dan Aktivis Generasi Zillenial oleh Standarkiaa Latief, Usmar Ismail, Parulian Manullang, Barita Sianipar, dan Bob Randilawe. Tim perumus terdiri dari aktivis lintas kampus antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, IKIP, UKI, UNAS, dan UNJ.
