Jakarta – Wasekjen Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto memangkas komisi aplikator ojek online (ojol) hingga di bawah 10 persen. Pernyataan itu disampaikan Didik melalui akun X miliknya, Jumat (1/5/2026), merespons sinyal yang disampaikan Prabowo dalam peringatan May Day 2026.
Didik menilai kebijakan tersebut merupakan intervensi negara yang diperlukan untuk memperbaiki struktur ekonomi digital yang timpang. Saat ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 menetapkan batas maksimal komisi aplikator sebesar 20 persen, namun dalam praktiknya potongan yang diterima pengemudi diklaim bisa mencapai 30 hingga 50 persen akibat biaya tambahan, promo, dan sistem algoritma.
“Dengan komisi 20%, dari tarif Rp50.000 per order, driver hanya dapat Rp40.000 sebelum biaya lain. Turun ke 10% berarti naik menjadi Rp45.000 — kenaikan 12,5% per order yang signifikan jika dikalikan ratusan order per bulan,” jelas Didik.
Ia menambahkan, penurunan komisi berpotensi meningkatkan pendapatan bersih pengemudi hingga ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan, dengan asumsi 20 hingga 30 order per hari selama 25 hari kerja.
Didik juga merujuk pada kebijakan serupa di sejumlah negara, termasuk China, yang telah membatasi komisi layanan ride-hailing tanpa mematikan industri. “Niat Prabowo terhadap komisi ojol di bawah 10% adalah langkah konkret keberpihakan negara pada pekerja gig economy yang selama ini jadi tulang punggung mobilitas dan logistik Indonesia, tapi kerap terpinggirkan,” tegasnya.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan 2025, jumlah pengemudi ojol yang terdaftar mencapai sekitar 2,5 juta orang, namun hanya 12 persen atau sekitar 351 ribu yang terdaftar dalam program jaminan sosial.
