Jakarta — Pengamat politik Adi Prayitno menilai penyampaian aspirasi dan kritik oleh mahasiswa membutuhkan konsistensi agar mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Adi dalam tayangan di kanal YouTube miliknya pada Rabu (17/6/2026).
Menurut Adi, demonstrasi tidak selalu menghasilkan perubahan kebijakan secara langsung karena pemerintah memiliki data dan pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan.
“Unjuk rasa mungkin tidak langsung didengarkan oleh pemerintah sebagai keputusan yang mesti diubah. Karena pemerintah juga punya data dan referensi,” kata Adi.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu mengatakan mahasiswa tidak perlu berkecil hati apabila tuntutan yang disampaikan belum segera direspons. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, perubahan kebijakan sering kali memerlukan proses yang panjang.
Ia menyebut aspirasi dapat terus disampaikan melalui berbagai cara yang terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adi juga menyinggung pengalamannya saat menjadi aktivis mahasiswa. Menurut dia, berbagai bentuk penyampaian aspirasi publik membutuhkan proses dan upaya yang berkelanjutan agar mendapat perhatian dari pihak yang berwenang.
Di sisi lain, Adi menilai penting bagi kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik untuk memahami bahwa pemerintah memiliki sudut pandang dan pertimbangan yang mungkin berbeda.
Karena itu, ia memandang perlu adanya ruang dialog antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol melalui kritik maupun aspirasi publik.
Menurut Adi, komunikasi yang terbuka antara kedua pihak dapat menjadi salah satu cara untuk mencari titik temu terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan kelompok masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyikapi sejumlah persoalan yang dihadapi bangsa.
