Jakarta – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menerima audiensi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya di kantor BP Taskin, membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat kebijakan hukum dan tata kelola program pengentasan kemiskinan menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, mengatakan lembaganya berperan sebagai orkestrator yang menyinergikan program lintas kementerian dan lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Kami di BP Taskin berperan sebagai orkestrator yang menyinergikan program-program pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi dengan dunia akademik seperti Universitas Jayabaya menjadi bagian penting dari upaya itu,” kata Iwan Sumule dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, keterlibatan mahasiswa dapat memperkuat proses verifikasi dan validasi data kemiskinan di lapangan, sekaligus mendorong lahirnya riset kebijakan bersama.
“Kami membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung, baik dalam verifikasi dan validasi data, riset kebijakan, maupun forum diskusi ilmiah yang berkelanjutan. Data yang akurat dan kajian berbasis riset akan membuat kebijakan kita lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Iwan Sumule menegaskan pengentasan kemiskinan bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan kontribusi aktif dunia akademik melalui pengawasan yang partisipatif.
“Sinergi ini kami harapkan dapat memastikan bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak, mengurangi kesalahan sasaran, serta membuka lebih banyak peluang bagi keluarga prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemandirian ekonomi,” kata Iwan Sumule.
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, termasuk penjajakan kerja sama riset dan pelibatan mahasiswa dalam program verifikasi data di lapangan.
