Jakarta – Survei yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menunjukkan sebanyak 81,3% masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto selama memimpin. Sementara itu, 16,4% responden menyatakan tidak puas dan 2,3% tidak memberikan jawaban.
Survei tersebut dilaksanakan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.243 responden. Margin of error survei ini sebesar +/- 2,78% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Departemen Head Litbang FSP BUMN Bersatu, Wijinowo, mengatakan hasil survei menunjukkan penilaian positif terhadap sosok kepemimpinan Prabowo. Ia menyebut para responden memandang Prabowo sebagai pemimpin yang tercerahkan atau enlightening leader, yakni sosok yang memimpin dengan memberi teladan serta melayani, bukan sekadar memberi perintah.
“Meskipun dibeberapa hal dalam hasil survei ini menggambarkan persepsi positif dari publik, namun faktor-faktor kondisi terkini dan tren keadaan ekonomi nasional yang terpotret di masyarakat harus menjadi catatan tebal bagi pemerintahan Prabowo Gibran,” ujar Wijinowo kepada media, Minggu (9/8/2026).
Kepuasan Tinggi di Bidang Politik dan Hukum
Selain kepuasan atas kinerja Prabowo secara umum, survei juga mencatat 86,2% publik merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang politik, sementara 10,7% menyatakan tidak puas.
Di bidang hukum, sebanyak 82,7% responden menyatakan puas dan sangat puas, sedangkan 13,5% menyatakan tidak puas.
Survei tersebut juga mencatat 84,3% masyarakat menilai pemerintah konsisten mempertahankan program bantuan sosial dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat kelas bawah.
Dalam simulasi elektabilitas, jika pemilihan presiden dilaksanakan saat survei berlangsung, 70,2% responden memilih Prabowo Subianto, diikuti Dedy Mulyadi (8,5%), Anies Baswedan (6,9%), Gibran Rakabuming Raka (6,4%), Agus Harimurti Yudhoyono (4,3%), dan Ahok (2,1%). Sebanyak 1,6% responden tidak memberikan jawaban.
Persepsi Kondisi Ekonomi Masih Negatif
Di sisi lain, survei menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini cenderung negatif. Sebanyak 53,6% responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk, 25,4% menyatakan biasa saja, dan 18,2% menyebut tidak khawatir meski situasi berpotensi berubah.
Terkait penyebab kondisi ekonomi, 57,5% responden beranggapan hal itu dipengaruhi oleh dampak global yang tidak pasti, 20,8% menyebut karena pendapatan menurun, dan 20,3% menilai karena kenaikan harga barang.
“Kondisi ini tergambar secara tren dari perbandingan jawaban masyarakat saat survei ini dengan Survei Januari 2026 yang menunjukkan kenaikan persentase persepsi, sebanyak 34,2 persen responden mengaku penghasilan mereka turun dan lebih dari 36,1 persen masyarakat yang menjalankan usaha mengeluhkan omzet usaha mereka yang lesu,” kata Wiji.
Survei turut memotret kondisi ekonomi rumah tangga, di mana 48,3% responden menyatakan kondisi keuangan keluarga tidak menentu, 14,3% menilai bergejolak, dan 5,2% menyebut sudah berada di titik kritis. Hanya 30,1% responden yang mengaku memiliki tabungan atau dana darurat sebagai jaring pengaman.
Terkait tingkat kerentanan ekonomi, sebanyak 63,8% responden menyatakan berada dalam kondisi sangat rentan, sementara 30,1% menyebut aman karena memiliki tabungan.
Lapangan Kerja dan Beban Ekonomi Jadi Keluhan Utama
Survei juga menunjukkan 57,4% responden merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan baru di wilayah tempat tinggal mereka. Sementara itu, 27,7% menyatakan masih ada peluang kerja dan 12,8% menyebut peluang kerja terkadang ada.
Dari sisi beban ekonomi, 57,8% responden mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok, 21,9% mengaku terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), dan 18,3% menyatakan tidak memiliki tabungan atau dana darurat.
Meski demikian, survei mencatat optimisme masyarakat terhadap perbaikan ekonomi masih berada di zona positif. Sebanyak 74,8% responden optimis kondisi ekonomi ke depan akan membaik, sementara 21,6% memperkirakan kondisi ekonomi akan kembali melemah.
Wijinowo menyimpulkan, meski tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan serta kinerja politik dan hukum pemerintahan Prabowo tergolong tinggi, persoalan harga pangan, sulitnya lapangan kerja, dan minimnya jaring pengaman finansial menjadi indikasi adanya tekanan pada kondisi perekonomian masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
