Jakarta — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) sepakat menggenjot pembangunan infrastruktur digital menggunakan teknologi satelit dan pita frekuensi 700 MHz untuk mengatasi masalah blank spot di daerah perbatasan.
Kesepakatan itu dicapai dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kamis, 6 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas upaya menembus bentangan laut seluas 98 persen yang selama ini menjadi penghambat utama pembangunan jaringan di wilayah itu.
Dalam pembahasan teknis, pemerintah menetapkan enam lokasi prioritas untuk pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di tiga kabupaten, yaitu Lingga, Natuna, dan Karimun. Tiga operator, Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dilibatkan untuk merealisasikan pembangunan dengan memanfaatkan frekuensi 700 MHz.
Frekuensi tersebut dipilih karena memiliki jangkauan lebih luas dan kuat dibandingkan frekuensi lainnya, sehingga dinilai lebih efisien biaya karena tidak membutuhkan banyak BTS untuk menjangkau area sulit. Teknologi ini akan digunakan untuk memperluas layanan internet 4G dan 5G hingga ke pelosok desa.
Selain pembangunan BTS, pertemuan juga menyepakati pemanfaatan teknologi pendukung seperti optimalisasi Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan Palapa Ring, dan pengembangan teknologi satelit lainnya untuk wilayah yang belum tersentuh jaringan darat (terestrial).
Pemerintah pusat bersama daerah menargetkan penuntasan 207 titik blank spot di Kepri, dengan rincian 30 titik tanpa sinyal sama sekali dan 177 titik lainnya berkategori sinyal lemah.
Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura mengatakan persoalan ini bukan hanya soal teknis telekomunikasi, melainkan menyangkut kedaulatan di perbatasan dan ekonomi masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” kata Nyanyang.
Ia menyebutkan minimnya jaringan berdampak pada sektor pendidikan dan sosial, termasuk kendala pada pembangunan Sekolah Rakyat dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah akibat minimnya infrastruktur pendukung. Nyanyang juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan konektivitas bagi 78.000 nelayan di kawasan pesisir.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” ujarnya.
Dirjen PPI Wayan Toni Supriyanto menyatakan pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan akselerator. Ia menyebut kombinasi teknologi Device-to-Device (D2D) dan alokasi frekuensi baru akan menjadi bagian dari transisi menuju efisiensi digital yang inklusif serta mengatasi hambatan geografis di wilayah tersebut.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” kata Wayan.
Pemerintah menyatakan akan melakukan pemantauan berkala terhadap pembangunan di enam lokasi prioritas tersebut, dengan target menjadikan Kepulauan Riau sebagai provinsi bebas blank spot.
Turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Dinas Kominfo Kepri James Simon Pattikawa, Kepala Badan Penghubung Sentot Faizal, serta Direktur Akselerasi Infrastruktur Kementerian KomDigi Mulyadi beserta jajaran tim teknis.
