Jakarta – Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhammad Aras Prabowo mengkritik pemberian izin pengelolaan panas bumi di Telaga Ranu, Halmahera Barat, Maluku Utara kepada PT Ormat Geothermal Indonesia, entitas yang berafiliasi dengan Ormat Technologies Inc yang memiliki akar jaringan ekonomi Israel.
“Kebijakan yang diambil pemerintah dipersepsikan sebagai inkonsisten dengan komitmen moral dan aspirasi rakyat, terutama di isu geopolitik besar seperti perjuangan untuk kemerdekaan Palestina,” kata Aras dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Aras menilai inkonsistensi ini berpotensi memicu gesekan politik domestik yang meluas, mengingat kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan partai politik telah menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia menegaskan persoalan ini bukan semata urusan energi, melainkan menyentuh identitas nasional, ruang dialog publik, serta stabilitas politik jangka menengah dan panjang.
Aras juga menyoroti kontradiksi antara pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kerap menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di forum internasional dengan langkah praktis membuka investasi dari pihak yang terhubung dengan Israel.
“Keberpihakan politik tidak bisa hanya menjadi slogan diplomatik. Ia harus tercermin dalam kebijakan ekonomi, investasi, dan hubungan bisnis internasional,” tegasnya.
Dari sisi diplomasi, Aras memperingatkan bahwa inkonsistensi ini dapat menggerus kredibilitas Indonesia di mata dunia dan melemahkan posisi tawar negara dalam isu-isu internasional lain seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan forum multilateralisme.
Latar Belakang
Indonesia secara konsisten menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sikap tersebut semakin menguat sejak eskalasi konflik di Gaza pada Oktober 2023, yang mendorong pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memperkuat solidaritas terhadap rakyat Palestina, termasuk melalui seruan boikot produk perusahaan yang dinilai terafiliasi dengan Israel. Di sisi lain, kebutuhan Indonesia akan energi terbarukan terus meningkat, mendorong pemerintah membuka peluang investasi di sektor panas bumi yang potensinya sangat besar, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku Utara. Ketegangan antara kepentingan energi nasional dan konsistensi sikap geopolitik inilah yang kini menjadi sorotan publik menyusul terbitnya izin konsesi untuk PT Ormat Geothermal Indonesia.
