Jakarta — Lembaga riset independen di bidang ekonomi, politik, dan kebijakan publik, Indonesia Fasilitator Bestari (InFast Bestari), resmi diluncurkan di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Lembaga ini diisi oleh kalangan akademisi, praktisi, teknokrat, pejabat publik, dan aktivis sosial yang menyatakan komitmen menjembatani pengetahuan dan kebijakan untuk mendorong terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan beradab.
Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra, mengatakan lembaganya tidak berpihak pada kekuasaan maupun oposisi, melainkan ingin menjadi mitra kritis dalam proses perumusan kebijakan publik.
“Kami hadir bukan untuk menjadi alat kekuasaan, juga bukan oposisi yang sekadar mengkritik. InFast Bestari ingin menjadi mitra kritis yang menyajikan analisis berbasis bukti untuk membantu proses perumusan kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” kata Gede dalam peluncuran lembaga tersebut.
InFast Bestari mengusung tagline “Pengetahuan untuk Kebijakan, Kebijakan untuk Kesejahteraan Bersama” dengan tiga orientasi utama, yakni Maju, Adil, dan Beradab. Orientasi Maju diarahkan pada dorongan reindustrialisasi nasional berbasis kemajuan sains dan teknologi. Orientasi Adil menyasar kebijakan ekonomi dan hukum yang berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat. Sementara itu, orientasi Beradab difokuskan pada penguatan solidaritas, gotong royong, musyawarah mufakat, penghormatan hak asasi manusia, serta antikorupsi dalam penyelenggaraan negara.
Ke depan, lembaga ini berencana menggelar sejumlah kegiatan riset dan kajian, termasuk diskusi kelompok terfokus (FGD), riset dan diseminasi, serta dialog kebijakan publik. Kajian yang disasar mencakup isu ekonomi makro, tata kelola sumber daya alam, reformasi birokrasi, hingga kebijakan sosial dan lingkungan hidup.
Sebagai agenda riset perdana, InFast Bestari menggelar FGD bertajuk “Pergeseran Orientasi Ekonomi Indonesia: Kapitalisme Negara di Bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel Mercure, Jakarta, pada hari yang sama. Diskusi itu menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi untuk membahas penguatan peran negara dalam perekonomian nasional, fenomena yang dalam kajian ekonomi politik global dikenal sebagai state capitalism.
FGD tersebut terbagi dalam tiga sesi. Sesi pertama membahas konsep dan realita kapitalisme negara di era Prabowo-Gibran. Sesi kedua membahas implementasi sektoral di bidang energi, pangan, keuangan, dan industri manufaktur. Sesi ketiga berisi evaluasi kritis serta rekomendasi kebijakan.
Gede menegaskan pemilihan tema kapitalisme negara pada FGD perdana tidak mencerminkan fokus tunggal lembaga pada isu tersebut.
“Kapitalisme negara adalah salah satu fenomena besar yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, dan kami merasa penting untuk menghadirkan ruang diskusi yang jernih dan berbasis data tentang arah kebijakan ini. Tapi itu hanya satu dari sekian agenda riset yang akan kami garap ke depan. InFast Bestari adalah lembaga riset kebijakan publik yang terbuka untuk semua isu strategis yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
InFast Bestari menyebut dirinya sebagai lembaga riset, kajian, dan konsultansi strategis independen yang beranggotakan akademisi, praktisi, teknokrat, dan pejabat publik yang berorientasi pada perwujudan demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
