Batam – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pulau Sumatera memperkuat koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia mengingatkan hubungan yang buruk antar-lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, TNI, kepolisian, kejaksaan, intelijen, dan DPRD dapat berkembang menjadi persoalan politik dan keamanan yang pada akhirnya menghambat pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (12/8/2026). Pertemuan itu dihadiri kepala daerah dan unsur Forkopimda dari berbagai wilayah di Sumatera serta pejabat pemerintah pusat.
“Intinya kami meminta Forkopimda ini makin solid, semakin kompak. Karena masing-masing punya power sendiri,” kata Tito.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan pembangunan, sementara kepolisian, TNI, kejaksaan, intelijen, dan DPRD juga mempunyai peran serta kewenangan masing-masing. Menurutnya, persoalan dapat muncul apabila hubungan antar-lembaga tidak berjalan baik.
“Kejaksaan punya power sendiri, TNI punya power, kepolisian pun sama, intelijen sendiri, DPRD juga punya sendiri. Kalau hubungannya tidak bagus, situasi politik dan keamanan juga tidak bagus dan itu berdampak kepada pembangunan,” ujarnya.
Tito mendorong Forkopimda tidak hanya bertemu ketika terjadi persoalan, melainkan membangun komunikasi secara rutin sebelum masalah berkembang menjadi konflik. Ia menyarankan rapat Forkopimda dilaksanakan secara berkala, misalnya sebulan atau dua bulan sekali. “Saya tahu ada beberapa daerah yang setahun pun tidak pernah pertemuan,” katanya.
Selain forum resmi, Tito menilai pertemuan informal seperti makan bersama, olahraga, atau kegiatan sosial dapat membantu mencairkan hubungan antar-pimpinan lembaga. “Kalau dikerjakan ramai-ramai, banyak yang bisa selesai,” ujarnya.
Tito mengatakan koordinasi lintas lembaga semakin penting karena pemerintah daerah menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan satu institusi saja, salah satunya penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, Forkopimda perlu memiliki kesiapan dan pembagian peran yang jelas saat terjadi bencana.
Selain itu, ia meminta unsur Forkopimda turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk aparat penegak hukum yang perlu mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sepanjang sesuai ketentuan. “Misalnya dari kejaksaan mendukung dan kepolisian mendukung pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Tito juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi, terutama stabilitas harga kebutuhan pokok. “Ini menyangkut masalah perut rakyat. Kalau harga-harga naik, rakyat emosi. Kalau ada isu-isu cepat mereka terpengaruh,” katanya. Ia menambahkan, kondisi sosial masyarakat akan lebih tenang apabila harga kebutuhan pokok tetap stabil. “Kalau harga pangan semuanya stabil, rakyat akan ikut tenang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan pertemuan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri atas kepala daerah dan unsur Forkopimda dari berbagai wilayah di Sumatera. Ia menyambut positif pesan Tito mengenai pentingnya kekompakan antar-lembaga.
“Kalau Forkopimda ini solid, semua hal dapat dikerjakan. Bisa dilakukan percepatan-percepatan untuk pelaksanaan kebijakan negara,” kata Amsakar.
Menurut dia, koordinasi tidak harus berhenti pada forum formal, karena Batam memiliki banyak ruang untuk membangun kebersamaan, seperti kegiatan olahraga, gotong royong, hingga kegiatan komunitas. “Kalau kita di Batam banyak sekali kegiatan. Ada momen naik Vespa, gotong royong, banyak sekali kesempatan kita di Batam untuk koordinasi dengan Forkopimda,” ujarnya.
Amsakar menilai komunikasi yang cair antar-lembaga dapat menghasilkan energi bersama untuk mempercepat penyelesaian persoalan daerah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. “Saya merasa sangat senang, karena energi bersama itu banyak yang bisa membuat beberapa lompatan terjadi di Batam,” kata Amsakar.
