Jakarta – Wartawan senior asal Majalengka, Jejep Falahul Alam, menyerukan pentingnya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan ruang kritik masyarakat terhadap pemerintah. Seruan bertajuk “Jaga Jakarta, Jaga Indonesia” itu disampaikan pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Jejep, yang juga mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Majalengka selama dua periode, mengatakan situasi nasional yang aman dan kondusif merupakan kepentingan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, stabilitas diperlukan agar roda pemerintahan, ekonomi, pelayanan publik, dan pendidikan dapat berjalan normal.
Ia menyoroti posisi strategis Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, sehingga keamanan dan ketertiban di Ibu Kota dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas Indonesia secara keseluruhan.
“Pembangunan nasional tidak akan berjalan maksimal tanpa persatuan dan keharmonisan sosial,” kata Jejep.
Meski demikian, Jejep menegaskan bahwa ajakan menjaga stabilitas tidak boleh diartikan sebagai upaya membungkam kritik. Ia menyatakan masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan kritik yang berbasis data dan fakta justru dapat membantu perbaikan kebijakan.
“Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah di negeri kita dan itu rahmat dalam agama Islam,” ujarnya.
Jejep meminta masyarakat mampu membedakan kritik konstruktif dari provokasi. Ia menyebut penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan kekerasan sebagai hal yang harus dihindari karena berpotensi merugikan masyarakat luas.
Selain itu, ia mendorong masyarakat berperan sebagai subjek, bukan sekadar objek, dalam pengawasan program pembangunan pemerintah pusat seperti ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, penguatan ekonomi kerakyatan, serta program-program dalam Asta Cita.
“Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, tapi pada saat yang sama masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan kritik. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujar Jejep.
Ia menambahkan, stabilitas yang ideal bukan lahir dari rasa takut masyarakat untuk berpendapat, melainkan dari kemampuan mengelola perbedaan secara bijak. Menurutnya, manfaat utama dari situasi yang aman dan demokratis adalah untuk masyarakat, bukan keuntungan politik pihak tertentu.
“Namun yang paling penting bukan siapa yang mendapatkan keuntungan politik, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari situasi yang aman, damai, dan demokratis,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua PWI Majalengka Pardi Supardi mengajak warga Majalengka menjaga ruang publik dari informasi yang berpotensi memecah persatuan. Ia meminta masyarakat tetap kritis dalam menerima informasi, khususnya di media sosial, serta menghindari informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, dan narasi provokatif.
Pardi mendorong masyarakat memperbanyak dialog dan menyalurkan aspirasi melalui jalur resmi sebagai bentuk penggunaan hak demokrasi secara bertanggung jawab.
