Jakarta – Pemerintah menggelar forum Indonesia Economic Outlook 2026 di tengah penurunan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat Moody’s. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Direktur Eksekutif INDEF Ester Sri Astuti menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan optimisme kuat terhadap perekonomian.
“Saya menangkap pesan bahwa Indonesia digambarkan sebagai ‘raksasa yang tertidur’ dan diharapkan bangkit kembali,” ujarnya dalam forum diskusi, Senin 16 Februari 2026, dikutip dari tayangan CNN Indonesia.
Sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, Danantara, dan Koperasi Merah Putih disebut sebagai motor penggerak pertumbuhan. Namun Ester mengingatkan struktur ekonomi masih terlalu bergantung pada konsumsi rumah tangga.
“Ke depan, seharusnya tidak hanya konsumsi yang didorong, tetapi juga investasi dan ekspor,” tegasnya.
Ester menyoroti persoalan perizinan yang belum tuntas. “Ada investor yang mengurus izin sampai dua tahun dengan sekitar 64 jenis izin,” katanya. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta insentif investasi yang lebih spesifik.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden M. Putrautama menegaskan arah kebijakan fiskal fokus pada realokasi anggaran, bukan penambahan utang.
“Pemerintah melakukan realokasi anggaran, bukan menambah utang, dari belanja yang kurang produktif seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, lalu dialihkan ke program yang langsung menyasar masyarakat,” ujarnya.
Putrautama memaparkan dana efisiensi sekitar Rp308 triliun diarahkan ke program prioritas seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menanggapi outlook negatif Moody’s, Putrautama menekankan disiplin fiskal tetap dijaga. Defisit APBN 2025 berada di 2,92 persen terhadap PDB dan ditargetkan turun menjadi 2,6 persen pada 2026. Proyek hilirisasi dan investasi besar tidak mengandalkan APBN, melainkan Danantara dan swasta.
