Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, meminta pemerintah memprioritaskan keamanan jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, terutama mengingat eskalasi konflik Iran–Israel yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah. Hal itu disampaikannya pada Kamis (16/4/2026).
Surahman menyatakan Kementerian Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penggunaan keuangan negara sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga mendorong kesiapan sistem digitalisasi layanan haji, termasuk integrasi data antara Kementerian Haji dan Umrah RI dengan otoritas Arab Saudi, agar efisiensi tercapai tanpa menambah beban administrasi bagi jamaah.
Terkait pengelolaan dana haji oleh BPKH, Surahman menekankan pentingnya transparansi investasi dan akuntabilitas penggunaan dana.
“Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Komisi VIII DPR juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam aspek kesehatan jamaah, transportasi, dan pengaturan kuota haji yang masih bergantung pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
Surahman mengapresiasi Instruksi Presiden RI yang menetapkan keselamatan jamaah sebagai prioritas utama. Kementerian Haji dan Umrah RI disebutkan telah menyiapkan skenario mitigasi, termasuk pengaturan transportasi udara, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, dan rencana evakuasi darurat.
“Keamanan adalah fondasi dari seluruh layanan haji. Jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan,” ujar Surahman.
