Batam – Pemerintah Kota Batam menambah 19 armada baru Trans Batam untuk memperkuat layanan transportasi publik. Namun, akademisi Kota Batam, Rikson Pandapotan Tampubolon, menilai persoalan mendasar transportasi publik di Batam belum terselesaikan.
Rikson menyebut tantangan terbesar bukan pada jumlah armada, melainkan pada belum adanya sistem transportasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan didukung infrastruktur memadai.
“Persoalan transportasi publik di Batam tidak pernah semata-mata soal jumlah bus,” kata Rikson, Senin (1/6/2026).
Ia menilai pembangunan infrastruktur di Batam selama ini lebih berpihak pada kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dan kemacetan kini mulai merambah ruas-ruas jalan utama.
Rikson menegaskan, penambahan armada harus dibarengi fasilitas pendukung seperti halte layak, jalur pejalan kaki, sistem informasi digital, dan lajur khusus bus di koridor utama, seperti Batam Centre–Batu Aji, Batam Centre–Sekupang, dan Batam Centre–Nongsa.
Tanpa lajur khusus, bus tetap terjebak kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi sehingga masyarakat tidak memiliki alasan untuk beralih ke angkutan umum.
Rikson juga mengusulkan layanan transportasi publik gratis atau bersubsidi penuh pada jam-jam tertentu, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, pekerja industri, dan aparatur sipil negara.
Selain itu, ia mendorong pembentukan badan khusus pengelola transportasi publik yang profesional, seperti Transjakarta di Jakarta atau Land Transport Authority di Singapura, mengingat pengelolaan Trans Batam saat ini dinilai masih terfragmentasi.
“Yang dibutuhkan adalah keberanian menjadikan transportasi publik sebagai prioritas pembangunan, bukan sekadar pelengkap pembangunan jalan,” ujarnya.
