Batam — Laju inflasi di Kota Batam tercatat menembus 3,99 persen, melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 1,5 hingga 3,5 persen. Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta seluruh pemangku kepentingan memberi perhatian serius terhadap kondisi ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026, di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan,” kata Amsakar.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga penyebab utama lonjakan inflasi di Batam. Pertama, tingginya daya beli masyarakat pada emas perhiasan dan makanan jadi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Wijidarto mengungkapkan emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir, sementara makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng konsisten masuk lima besar penyumbang inflasi.
Kedua, ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Sebagai daerah kepulauan dan kota industri dengan lahan pertanian terbatas, pasokan beras dan daging ayam ras di Batam sangat bergantung pada daerah lain, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga angkutan dan kendala distribusi.
Ketiga, lonjakan tarif angkutan udara. Karena kebijakan tarif berada di ranah pemerintah pusat, Pemkot Batam berharap ada dispensasi khusus untuk menekan biaya yang ditanggung masyarakat.
“Kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” kata Amsakar.
Selain inflasi, Amsakar menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I 2026 yang tercatat nol persen. Ia menilai angka tersebut tidak sejalan dengan indikator ekonomi di lapangan, seperti meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang positif, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan yang kondusif. Pemkot Batam menjadwalkan rapat koordinasi khusus bersama Badan Pengusahaan Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Bea Cukai untuk mendalami data tersebut.
“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegas Amsakar.
Rony Wijidarto menambahkan, stabilitas inflasi merupakan faktor krusial yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal di Batam.
“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” jelas Rony.
