Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali jadi sorotan setelah pernyataannya soal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menyebut proyek itu sebagai bagian dari infrastruktur pelayanan publik. Tapi menurut mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, pandangan itu keliru besar.
“Jangan campur adukkan pelayanan publik dengan proyek Whoosh. Dia (Jokowi) tidak bisa membedakan klasifikasi infrastruktur,” kata Said Didu di kanal YouTube Nusantara TV, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, ada tiga jenis infrastruktur: dasar, publik, dan komersial. Nah, Whoosh sejak awal masuk kategori komersial, bukan publik. Artinya, proyek itu seharusnya berorientasi pada keuntungan dan efisiensi bisnis, bukan sekadar layanan untuk masyarakat.
“Infrastruktur publik memang tidak dikejar untung. Tapi yang komersial harus tetap berbasis bisnis. Whoosh ini dari awal proyek komersial, sama seperti Bandara Kertajati,” jelas Said Didu.
Ia juga menyoroti bahwa penjelasan Jokowi bisa membuat publik salah paham soal utang besar yang ditinggalkan proyek tersebut.
“Kasihan publik dibelok-belokkan begitu terus,” ujarnya.
Singkatnya, Jokowi gagal paham karena menyamakan proyek bisnis (Whoosh) dengan layanan publik. Kritik ini muncul di tengah makin besarnya sorotan publik terhadap beban keuangan negara akibat utang proyek kereta cepat tersebut.
