Batam – Pegiat literasi Batam sekaligus alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Rizki Irma, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam melibatkan komunitas literasi sebagai mitra strategis dalam upaya peningkatan budaya baca di Batam.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi bagi Pemangku Kepentingan yang digelar Pemko Batam di Kantor Wali Kota Batam pada 28-29 Juli 2026.
Rizki Irma, yang akrab disapa Kiki, mengapresiasi perhatian Pemko Batam terhadap penguatan budaya baca, namun berharap program tersebut tidak berhenti sebagai agenda administratif.
“Ini hal baik. Akhirnya literasi menjadi fokus Pemko. Semoga benar-benar upaya meningkatkan literasi ini bukan secara administrasi atau di atas kertas saja, tapi juga secara nyata di lapangan,” kata Kiki.
Ia menyebut banyak komunitas literasi di Batam yang telah bergerak secara mandiri menggelar kegiatan membaca dan diskusi di berbagai tempat, namun belum sepenuhnya terhubung dengan program pemerintah.
“Sekarang banyak komunitas literasi di Batam yang membuat kegiatan literasi yang tidak terlihat oleh pemerintah kota. Mereka kelompok-kelompok kecil yang membuat kegiatan,” ujarnya.
Kiki menilai program literasi tidak cukup hanya menyasar sekolah dan lembaga formal, tetapi juga harus menjangkau anak muda, pekerja, dan mahasiswa.
“Pemko harus melibatkan komunitas literasi supaya literasi hidup di luar. Bukan hanya melibatkan pemerintah kecamatan atau kepala sekolah yang hanya hidup di ruang formal,” ujarnya.
Selain soal pelibatan komunitas, Kiki juga menyoroti keterbatasan akses layanan perpustakaan di Batam. Ia mendorong perpustakaan memperpanjang waktu layanan hingga akhir pekan agar dapat diakses masyarakat yang bekerja pada hari kerja.
“Perpustakaan harus bisa diakses kapan saja, bukan hanya Senin sampai Jumat. Harusnya Sabtu dan Minggu juga bisa,” katanya.
Ia juga mendorong konsep perpustakaan terbuka dan perpustakaan bergerak yang hadir di ruang publik seperti taman kota dan kawasan permukiman.
“Kita butuh perpustakaan yang terbuka, nyaman, inklusif, dengan koleksi buku yang tidak dibatasi satu jenis. Lokasinya juga harus bisa dimasuki semua kelompok, etnis, ras, dan latar belakang,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mengatakan pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui literasi.
“Apa artinya kota yang modern jika masyarakatnya belum siap secara kapasitas intelektual dan mental? Di sinilah literasi memegang peranan penting,” ujar Firmansyah.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Herman Rozie mengatakan penguatan budaya literasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perpustakaan, komunitas, dan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun sinergi dalam menyusun strategi yang efektif untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Batam,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan perpustakaan sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), kelurahan, serta kepala sekolah se-Kota Batam.
Akademisi sekaligus Analis Kebijakan Publik Batam, Rikson Tampubolon, turut mengingatkan agar penguatan literasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan menjadi agenda lintas organisasi perangkat daerah.
“Literasi bukan urusan Dinas Perpustakaan semata, melainkan agenda strategis seluruh perangkat daerah. Kota modern tidak hanya dibangun oleh jalan, gedung, dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas cara berpikir masyarakatnya,” katanya.
Rikson mengusulkan pembentukan Gerakan Batam Membaca sebagai gerakan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media, serta mendorong perluasan akses literasi ke kawasan industri, rumah susun pekerja, wilayah hinterland, dan pulau-pulau di Batam.
