Jakarta – Lingkar Studi Perjuangan (LSP) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mereshuffle sembilan menteri di kabinetnya. Sembilan nama itu dinilai memiliki rekam jejak yang berkontribusi terhadap kemunduran ekonomi, praktik rente ekonomi, serta memicu kemarahan publik.
Peneliti LSP, Tri Wibowo Santoso, mengatakan sembilan menteri yang dimaksud yakni Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zulkifli Hasan, Yandri Susanto, Budi Gunadi Sadikin, Rosan Roeslani, Wahyu Trenggono, dan Raja Juli Antoni. Menurutnya, kesembilan menteri tersebut merupakan sosok peninggalan era Presiden ke-7 Joko Widodo yang masih bertahan di kabinet Prabowo.
“Delapan nama menteri di atas masih menjadi pejabat yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini. Oleh karena itu keberadaan ke-8 orang ini di dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo adalah duri dalam daging,” kata Tri Wibowo dalam keterangan resminya.
Tri Wibowo menyebut anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dari sekitar 80 persen menjadi 50 persen turut dipengaruhi oleh keberadaan para menteri tersebut. Ia mengaitkan hal itu dengan sejumlah indikator ekonomi era Jokowi, seperti rata-rata pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar 4,2 persen, penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 11 juta jiwa sepanjang 2018-2024, deindustrialisasi, hingga persoalan pada sejumlah BUMN karya.
LSP mengelompokkan alasan pencopotan kesembilan menteri ke dalam tiga kategori. Pertama, kontribusi terhadap kemunduran ekonomi, di mana tim ekonomi era Jokowi dinilai turut menyebabkan penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, termasuk tekstil, pertambangan, farmasi, dan perikanan.
Kedua, dugaan praktik rente ekonomi. LSP menyoroti sejumlah kasus yang menyeret nama beberapa menteri, di antaranya dugaan korupsi izin ekspor CPO dan minyak goreng, penyelidikan dana sawit BPDPKS, dugaan jual-beli izin usaha pertambangan, hingga dugaan penyimpangan kuota impor sejumlah komoditas pangan.
Ketiga, kebijakan yang dinilai memicu kemarahan publik, seperti pengesahan UU Cipta Kerja, kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kilogram yang sempat menimbulkan antrean panjang dan kelangkaan, konflik pengosongan lahan di Pulau Rempang, hingga sejumlah pernyataan pejabat yang dinilai tidak berempati kepada masyarakat.
Tri Wibowo menegaskan, jika kesembilan menteri tersebut tidak segera diganti, pemerintahan Prabowo dikhawatirkan akan kesulitan mempertahankan target pertumbuhan ekonomi hingga akhir masa jabatan.
“Bila delapan nama ini masih tetap bertahan, dikhawatirkan bukan hanya tak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen di periode ini, Pemerintahan Prabowo mungkin saja akan susah bertahan hingga 2029,” ujarnya.
