Batam – Pembangunan pagar baru Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam di kawasan Engku Putri mulai menampakkan wujud fisiknya. Kerangka dan teralis besi bercat putih dengan ujung atas berbentuk runcing telah terpasang di lokasi tersebut.
Bentuk pagar ini berbeda dari gambaran awal yang sebelumnya disampaikan pihak DPRD, yang menyebut desain pagar akan diselaraskan dengan bangunan di sekitarnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pagar DPRD Kota Batam tidak menyerupai pagar Masjid Agung Kota Batam yang berada di sebelahnya. Perbedaan paling mencolok terletak pada ornamen atas, di mana pagar DPRD menggunakan ujung tombak besi tajam dan runcing, sementara pagar masjid tidak memiliki desain serupa. Desain tersebut juga berbeda dengan pagar kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang tidak memiliki ujung runcing di bagian atas.
Proyek pagar ini menelan anggaran hingga Rp6 miliar secara multiyears atau tahun jamak. Untuk tahap awal pada tahun anggaran 2026, proyek Belanja Modal Pagar Gedung Kantor tersebut dialokasikan dari APBD dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2,58 miliar.
Berdasarkan penelusuran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tender dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file dan sistem gugur harga terendah. Dari 73 perusahaan yang menunjukkan minat, hanya tiga peserta yang menyampaikan penawaran. CV Putra Simotung Jaya, perusahaan asal Batam, ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp2.352.345.678, atau sekitar 9 persen di bawah HPS, setelah menjadi satu-satunya peserta yang lulus seluruh tahap evaluasi. Dua peserta lain, CV Putra Saprindo dan Chorinta Cahaya Batam, tersisih dalam proses tersebut.
Sekretaris DPRD Kota Batam, Ridwan, sebelumnya membenarkan proyek tersebut dan menyatakan desain pagar telah disiapkan oleh konsultan.
“Gambarnya sudah ada dari konsultan. Modelnya kurang lebih seperti yang ada di kawasan perkantoran dan masjid besar di Batam,” kata Ridwan, 30 Juni 2026.
Dokumen pekerjaan menyebutkan pembangunan pagar bertujuan meningkatkan keamanan, mendukung citra kelembagaan DPRD, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Karena berstatus proyek multiyears, pengerjaan fisik dipastikan tidak akan rampung dalam satu tahun anggaran berjalan.
“Totalnya Rp6 miliar untuk pagar DPRD,” kata Ridwan.
