Bangkok – Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menyetujui dekrit pembubaran parlemen pada Jumat (12/12/2025). Keputusan ini tercantum dalam Lembaran Kerajaan dan mewajibkan pemerintah menggelar pemilihan umum dalam 45 hingga 60 hari ke depan.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada Kamis (11/12/2025) mengumumkan pembubaran parlemen lebih cepat dari jadwal. Ia menyatakan “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat” melalui keputusan tersebut.
Juru bicara pemerintah Siripong Angkasakulkiat mengatakan pembubaran parlemen dipicu konflik politik dengan Partai Rakyat, fraksi terbesar di parlemen. “Ini terjadi karena kami tidak bisa maju di parlemen,” katanya kepada The Straits Times.
Siripong menambahkan Partai Rakyat mengancam mengajukan mosi tidak percaya jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.
Pemimpin Partai Rakyat Natthaphong Ruengpanyawut menuduh partai Perdana Menteri Anutin melanggar kesepakatan koalisi. “Kami telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong amandemen konstitusi,” ucapnya.
Ketegangan politik ini terjadi bersamaan dengan bentrokan bersenjata di perbatasan Thailand-Kamboja yang memasuki hari keempat. Bentrokan tersebut menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 orang lainnya.
Anutin menegaskan pembubaran parlemen tidak akan memengaruhi operasi militer di wilayah perbatasan.
