Tanjungpinang – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menolak rencana kenaikan tarif transportasi antarpulau yang muncul akibat kesulitan penyedia jasa angkutan laut mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Wahyu mengatakan, jika kuota BBM subsidi bagi penambang tidak terpenuhi, warga di kepulauan yang akan menanggung beban lebih berat. Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera mencari solusi agar tarif tetap stabil.
Ia menyebut, saat ini pelaku usaha transportasi laut di pulau-pulau tengah berkoordinasi untuk menaikkan tarif karena terpaksa membeli BBM non-subsidi akibat sulitnya akses BBM bersubsidi di SPBU.
“Untuk BBM para penambang transportasi yang ada di pulau-pulau itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka,” kata Wahyu, Selasa, 28 Juli 2026.
Ia menduga kesulitan tersebut terjadi akibat penyalahgunaan distribusi BBM subsidi oleh oknum tertentu, yang berdampak pada pengawasan lebih ketat namun turut merugikan penambang yang sah.
Politisi PKS itu meminta pemerintah membenahi sistem distribusi dan melakukan validasi data di lapangan, mengingat lemahnya pendataan selama ini membuat subsidi tidak tepat sasaran.
“Solusinya adalah dipilah mana sih sebenarnya nelayan yang memang betul-betul menambang, mana yang tidak. Kemudian diperhitungkan jarak dan waktunya,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar kuota BBM dihitung secara transparan berdasarkan kapasitas mesin (PK), lama operasi harian, dan jumlah trip perjalanan, sehingga subsidi hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak.
Terkait syarat administratif seperti Surat Permintaan Orang/Golongan (SPOG) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Kantor Kesyahbandaran, Wahyu menilai aturan tersebut wajar demi tertib administrasi, namun meminta pemerintah turut mendampingi masyarakat dalam pengurusannya.
“Itu sah-sah saja pemerintah menerapkan itu, tapi tolong dibantu karena para penambang enggak ngerti terkait dengan surat-surat dokumen itu,” katanya.
Ia mendorong Dinas Perhubungan serta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk proaktif membantu pengurusan dokumen tersebut hingga selesai.
Wahyu juga menyoroti banyak warga pulau yang memiliki peran ganda, sebagai nelayan pada sore hingga malam hari dan sebagai penambang transportasi antarpulau pada pagi hari.
“Seharusnya mereka dibedakan perannya, satu sebagai penambang, satu sebagai nelayan. Karena mereka nelayan kadang sore sampai malam, paginya mereka nambang,” ujarnya.
Ia berharap pengawasan ketat dan pendataan ulang dapat mengatasi kelangkaan BBM subsidi sehingga tarif transportasi tidak naik dan kesejahteraan warga kepulauan tetap terjaga.
