Jakarta — Pemerintah menaikkan anggaran program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis pada 2026 menjadi sekitar Rp10,3 triliun, naik signifikan dari Rp3,6 triliun pada 2025, guna mempercepat perluasan akses listrik di wilayah pelosok.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hal tersebut saat meninjau langsung realisasi penyambungan listrik di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026). Kunjungan itu difokuskan untuk memastikan program berjalan di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik negara.
Bahlil mengatakan ide pemerataan ini berawal dari diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai masih banyaknya wilayah yang belum teraliri listrik.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Berdasarkan data pemerintah, masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Perluasan program Lisdes dinilai krusial untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga di wilayah tersebut.
Pada 2025, pemerintah telah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.403 lokasi desa dan dusun di seluruh Indonesia, serta menghadirkan sambungan listrik gratis melalui program BPBL bagi 220.845 rumah tangga, termasuk 19.161 rumah tangga di Jawa Tengah.
Bahlil menjelaskan kenaikan anggaran pada tahun ini diperlukan karena pembangunan jaringan di daerah terisolasi membutuhkan investasi besar yang secara hitungan bisnis komersial tidak ekonomis.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, latar belakang pribadinya yang tumbuh di daerah tanpa listrik membuatnya memahami pentingnya akses energi bagi pendidikan dan informasi digital anak-anak di pelosok.
“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun,” ujarnya.
Program Lisdes berjalan melalui dua skema utama, yakni pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan pemasangan instalasi gratis lewat program BPBL. Bahlil mengatakan kementeriannya saat ini sedang menyelesaikan sisa program 2025 sekaligus menginventarisasi data baru untuk dieksekusi hingga 2027.
Salah satu warga yang merasakan dampak program ini adalah Markamah (53), seorang penganyam bambu di Dusun Krembeng. Selama bertahun-tahun, ia dan warga sekitar hanya mengandalkan lampu pelita atau menyambung listrik secara swadaya dari dusun tetangga. Dengan masuknya program Lisdes, Markamah mengaku bersyukur karena rumahnya kini bisa menikmati aliran listrik secara mandiri.
