Jakarta — Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menilai munculnya berbagai ekspresi kekecewaan dan tuntutan bernuansa separatisme di sejumlah daerah harus menjadi alarm serius bagi pemerintah pusat.
Adi mengatakan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap keresahan yang berkembang di daerah. Menurutnya, apabila persoalan ketidakadilan, pembangunan, kesejahteraan, dan hubungan pusat-daerah tidak segera diselesaikan, potensi konflik sosial maupun politik dapat semakin membesar.
“Ini harus menjadi alarm bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Jangan sampai pemerintah baru bertindak ketika situasinya sudah semakin kacau. Kalau ada daerah yang mulai menunjukkan ekspresi ingin memisahkan diri, pemerintah harus melihat akar persoalannya, bukan hanya melihat gejalanya,” ujar Adi Kurniawan.
Menurut Adi, persoalan tersebut tidak bisa semata-mata diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Pemerintah, kata dia, harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat daerah serta memastikan pembangunan nasional benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan rakyat.
“Jangan semua persoalan dijawab dengan pendekatan aparat. Negara harus hadir dengan pembangunan, keadilan, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kalau rakyat merasa negara tidak hadir, maka kekecewaan akan terus menumpuk,” katanya.
Adi bahkan mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat menjadi “bom waktu” apabila pemerintah tidak segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ini seperti bom waktu. Jangan sampai meledak karena pemerintah terlambat membaca situasi. Pemerintah harus berani mengakui kalau ada kebijakan yang gagal dan segera melakukan koreksi,” tegasnya.
Ia juga mengkritik arah pembangunan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Adi, persoalan ekonomi harus menjadi perhatian utama karena kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting bagi kokohnya persatuan nasional.
“Pemerintah jangan hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi. Yang paling penting adalah apakah rakyat merasakan ekonomi membaik, apakah daya beli meningkat, apakah lapangan kerja tersedia dan apakah harga kebutuhan pokok terjangkau,” ujar Adi.
Pemerintah sendiri menyampaikan indikator ekonomi yang berbeda. Dalam laporan terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 disebut mencapai 5,45 persen, sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan 6 persen hingga akhir tahun. Namun, sejumlah pengamat tetap menyoroti persoalan daya beli, pasar tenaga kerja dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Adi meminta pemerintah tidak cepat berpuas diri dengan angka-angka makroekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata. Jangan sampai ekonomi dikatakan tumbuh, tetapi rakyat merasa semakin sulit. Di situlah pemerintah harus melakukan evaluasi,” katanya.
Adi menegaskan BaraNusa meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan pembangunan, terutama yang menyangkut pemerataan ekonomi dan hubungan pusat dengan daerah.
“Persatuan Indonesia tidak cukup hanya dijaga dengan pidato Kepresidenan. Persatuan harus dibangun melalui keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah harus memastikan tidak ada daerah dan rakyat yang merasa ditinggalkan,” pungkasnya.
