Jakarta — Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan menilai pemerintah Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap arah kebijakan dan kinerja kabinet apabila ingin memulihkan tingkat kepuasan serta kepercayaan masyarakat.
Adi mengatakan, pemerintah tidak boleh hanya melihat angka survei yang masih menunjukkan tingkat kepuasan relatif tinggi, tetapi harus membaca lebih dalam keresahan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, sejumlah survei terbaru memang memperlihatkan angka yang berbeda-beda. Ada survei yang masih mencatat kepuasan publik di atas 60 persen, tetapi ada pula survei yang menunjukkan penurunan tajam hingga sekitar 51 persen. Perbedaan angka tersebut, kata Adi, justru menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh terlena.
“Kalau ada penurunan kepuasan, pemerintah jangan sibuk membantah survei. Dengarkan rakyat. Survei itu alarm, bukan musuh,” tegas Adi Kurniawan.
Adi menilai terdapat sedikitnya tiga persoalan besar yang harus menjadi perhatian serius Prabowo.
Pertama, persoalan implementasi kebijakan
Menurut Adi, pemerintah terlalu banyak meluncurkan program besar dengan target ambisius, tetapi persoalan di tingkat pelaksanaan justru sering menjadi sorotan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, merupakan program strategis pemerintah. Namun, menurut Adi, program sebesar itu harus dibarengi pengawasan ketat, transparansi anggaran, kualitas makanan, distribusi yang tepat, serta evaluasi terhadap setiap persoalan yang muncul di lapangan.
Hal yang sama berlaku terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi beroperasi dan menjadikannya instrumen penguatan ekonomi desa. Pemerintah sendiri menempatkan program tersebut sebagai bagian dari strategi membangun ekonomi rakyat.
Namun, Adi mengingatkan bahwa jangan sampai program tersebut hanya menjadi proyek besar di atas kertas.
“Rakyat tidak membutuhkan program yang hanya bagus dalam presentasi. Rakyat membutuhkan program yang terasa manfaatnya di warung, di pasar, di sawah, di kampung dan di rumah tangga mereka,” ujarnya.
Kedua, pemerintah harus lebih sering turun ke bawah
Adi juga meminta Presiden Prabowo dan para menterinya lebih banyak turun langsung menemui rakyat.
Menurutnya, seorang pemimpin nasional tidak cukup hanya menerima laporan dari birokrasi. Presiden perlu mendengar langsung keluhan pedagang kecil, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, pengemudi transportasi daring, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai Presiden lebih banyak mendapatkan informasi tentang rakyat dari laporan berjenjang daripada mendengarnya langsung dari rakyat. Pemimpin harus turun, melihat, mendengar dan merasakan,” kata Adi.
Ia menegaskan, kunjungan ke luar negeri memang memiliki kepentingan diplomasi dan ekonomi. Namun, agenda internasional jangan sampai membuat pemerintah kehilangan sentuhan dengan persoalan domestik.
Ketiga, ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama
Menurut Adi, persoalan paling sensitif bagi masyarakat saat ini adalah ekonomi.
Harga kebutuhan sehari-hari, lapangan pekerjaan, daya beli, pendapatan rumah tangga, biaya pendidikan, kesehatan, hingga peluang usaha jauh lebih menentukan kepuasan masyarakat dibandingkan pencitraan politik.
“Rakyat tidak makan narasi. Rakyat makan dari penghasilan. Kalau pendapatan sulit, pekerjaan sulit, harga kebutuhan terasa berat, maka wajar kalau rakyat mempertanyakan ke mana arah pemerintah,” tegasnya.
Adi meminta Prabowo tidak hanya mengejar indikator makroekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa di tingkat rumah tangga.
Jangan Takut Rombak Kabinet
Karena itu, BaraNusa mendorong Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet.
Bila terdapat menteri yang tidak mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif, menurut Adi, tidak ada alasan untuk mempertahankannya.
“Kalau memang ada menteri yang tidak perform, ganti. Kalau ada kebijakan yang keliru, koreksi. Kalau ada program yang bermasalah, evaluasi. Jangan mempertahankan sesuatu hanya karena kepentingan politik,” katanya.
Adi bahkan menyebut Prabowo perlu berani melakukan “reset kebijakan”, terutama terhadap program-program yang langsung menyangkut kehidupan rakyat.
Menurutnya, Presiden harus kembali bertanya secara sederhana: apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat hari ini?
Bukan sekadar apa yang terlihat bagus secara politik.
“Prabowo Harus Berani Membuat Perubahan”
Adi menilai masih ada waktu bagi pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki keadaan.
Namun, syaratnya, Presiden harus berani keluar dari zona nyaman dan tidak hanya mengandalkan laporan para pembantu serta hasil survei.
“Kalau Prabowo ingin kepuasan rakyat naik, jangan kejar surveinya. Kejar kepentingan rakyat. Kalau rakyat ekonominya membaik, pelayanan publik membaik, lapangan kerja terbuka, harga kebutuhan terkendali dan program pemerintah tepat sasaran, elektabilitas akan mengikuti dengan sendirinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, kritik BaraNusa bukan ditujukan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan sebagai peringatan agar pemerintahan Prabowo tidak kehilangan momentum.
“Prabowo punya kesempatan untuk membalik keadaan. Tetapi caranya bukan dengan membangun narasi bahwa semua sudah baik. Caranya adalah berani mengakui kekurangan, berani mencopot pembantu yang gagal, berani mengubah kebijakan yang salah dan kembali berdiri di sisi rakyat,” pungkas Adi Kurniawan.
BaraNusa, kata Adi, berharap Presiden menjadikan suara rakyat sebagai dasar utama dalam menentukan arah pemerintahan, bukan sekadar kalkulasi politik dan kepentingan elite.
“Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah dikritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar kritik, memperbaiki kesalahan dan menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat,” tutupnya.
