Batam – Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 22–23 September 2026. Suku bunga Deposit Facility tetap 4,75% dan Lending Facility 6,50%.
BI menyatakan keputusan tersebut konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tekanan eksternal itu antara lain berasal dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak dunia sempat melonjak hingga USD132 per barel sebelum turun di bawah USD100 per barel pada 22 September 2026. Selain itu, Fed Funds Rate (FFR) naik ke level 3,75–4,00% dan mendorong penguatan dolar AS.
Pada 22 September 2026, nilai tukar Rupiah berada di level Rp17.855 per dolar AS, melemah 0,78% dibandingkan akhir Agustus 2026. BI menilai pelemahan tersebut masih terkendali didukung fundamental ekonomi domestik yang kuat.
BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional 2026 berada di kisaran 4,9–5,7%, ditopang konsumsi rumah tangga dan stimulus fiskal pemerintah.
Kredit perbankan hingga Agustus 2026 tumbuh 13,65% secara tahunan (year-on-year/yoy). Rasio kredit bermasalah (NPL) neto tercatat 0,81%.
Sementara itu, volume transaksi pembayaran digital naik 40,36% (yoy) menjadi 6,11 miliar transaksi pada Agustus 2026. Transaksi QRIS tumbuh 67,22%.
BI menyiapkan lima langkah untuk memperkuat ketahanan ekonomi:
- Mengoptimalkan intervensi valas di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.
- Memangkas premi Swap dan DNDF Lindung Nilai sebesar 10–15% untuk menarik aliran modal asing.
- Melanjutkan persiapan implementasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku mulai 1 Oktober 2026.
- Bersama pemerintah menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2026, memperluas QRIS Antarnegara, dan menginisiasi Indonesia Travel Pack.
- Memperluas transaksi mata uang lokal (LCT), termasuk kerja sama baru dengan Singapura sejak Agustus 2026, melengkapi kerja sama dengan Jepang, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab.
BI menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan momentum pertumbuhan.
