Jakarta – Pengamat ekonomi Dipo Satria Ramli menilai pelemahan rupiah hingga menembus level Rp17.000 per dolar AS tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kondisi itu merupakan akumulasi persoalan ekonomi yang telah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya.
“Ini bukan murni kesalahan pemerintah saat ini, tapi memang ada dosa-dosa pemerintahan sebelumnya,” ujar Dipo dalam kanal YouTube Abraham Samad, Minggu (24/5/2026).
Dipo menyebut pemerintahan Prabowo saat ini mewarisi beban utang yang besar, sementara di sisi lain memilih strategi ekspansi fiskal melalui belanja negara yang agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah sekarang memang agresif, belanja pemerintah jor-joran. Strateginya ingin menggenjot pengeluaran supaya ekonomi tumbuh,” katanya.
Strategi tersebut, menurut Dipo, ditempuh dengan harapan aktivitas ekonomi meningkat sehingga penerimaan pajak ikut naik. Namun di sisi lain, langkah itu juga membutuhkan tambahan pembiayaan melalui utang dan berpotensi memperlebar defisit fiskal di tengah tekanan global maupun domestik.
Selain faktor internal, Dipo menyoroti gejolak geopolitik sebagai pemicu tambahan pelemahan rupiah, termasuk dampak konflik Iran yang sempat mendorong kenaikan harga minyak dunia.
“Rupiah melemah bukan hanya karena geopolitik, tapi memang sebelumnya ekonomi kita kurang baik. Istilahnya ditiup saja goyang,” ujarnya.
Dipo juga mencatat bahwa pelemahan rupiah tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, melainkan juga terhadap mata uang negara-negara tetangga seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan baht Thailand. Kondisi itu, menurutnya, mengindikasikan adanya persoalan fundamental dan struktural dalam perekonomian nasional yang perlu segera dibenahi.
