Jakarta – Lembaga riset Transisi Bersih menyatakan ketimpangan ekonomi dan krisis iklim di Indonesia merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama, yakni ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam yang menguntungkan segelintir kelompok.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya Indonesia berasal dari sektor ekstraktif, sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggung masyarakat luas.
“Ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama. Jika kita hendak menurunkan ketimpangan dan bergiat untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan, kita harus menghentikan model pembangunan yang tidak adil dan merusak,” kata Rahman di Jember, Jawa Timur, Senin, 4 Mei 2026.
Data Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 55 juta penduduk. Kelompok 1 persen teratas juga menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi pajak.
Peneliti senior Transisi Bersih, Sisdjiatmo K. Widhaningrat, menegaskan kondisi ini bukan akibat kegagalan pertumbuhan ekonomi, melainkan karena hasil pertumbuhan dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi sebagai respons atas kondisi tersebut, meliputi penerapan pajak kekayaan progresif, reorientasi ekonomi dari ekstraktif ke produktif, revitalisasi sektor manufaktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja, transisi energi terbarukan, serta reformasi tata kelola ekonomi dan politik.
Rahman memperingatkan tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik, pertumbuhan hanya akan memperbesar kesenjangan yang sudah ekstrem.
“Hanya dengan arah kebijakan yang tepat dan berani, Indonesia dapat membangun ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” ucapnya.
