Jakarta — Anggota DPR RI Anis Byarwati mendukung wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penundaan sebagian belanja infrastruktur multiyears apabila defisit APBN 2026 melampaui batas 3 persen.
“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan. Defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen merupakan yang tertinggi pascareformasi, dengan mengecualikan masa pandemi,” kata Anis dalam keterangan resminya, Minggu, 8 Maret 2026.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menilai risiko pelebaran defisit tidak hanya berasal dari lonjakan harga minyak akibat konflik Iran-Israel-Amerika Serikat, tetapi juga dari asumsi pertumbuhan penerimaan pajak APBN 2026 yang dipatok sebesar 21,5 persen — jauh di atas tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5 persen.
Moody’s Investor Service dan Fitch Ratings sebelumnya telah menyoroti risiko fiskal Indonesia. Fitch memproyeksikan defisit anggaran 2026 sekitar 2,9 persen, di atas target APBN sebesar 2,69 persen.
Anis menyebut pemangkasan anggaran MBG cukup masuk akal mengingat besaran anggarannya mencapai Rp335 triliun. Hasil simulasi risiko pemerintah juga menunjukkan potensi harga minyak dunia menyentuh rata-rata 92 dolar AS per barel per tahun akibat eskalasi konflik.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS itu menegaskan kebijakan menaikkan harga yang diatur pemerintah seperti BBM, LPG, atau listrik justru akan semakin menekan daya beli masyarakat.
“Pilihan memangkas atau melakukan penyesuaian program diyakini lebih rasional, seperti memangkas anggaran program MBG dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multiyears,” ujarnya.
