Batam – Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan untuk mengendalikan lonjakan harga bahan pokok.
Usulan ini disampaikan menyusul kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok di Batam, termasuk beras, ayam potong, dan cabai yang masih bertahan di level tinggi.
“Saya kira mesti ada langkah konkret kerja sama Pemko Batam dengan kota atau kabupaten penghasil komoditas tertentu yang selalu mengalami kenaikan dan menimbulkan inflasi,” katanya, Rabu (7/1/2026).
Wahyu menyatakan pemerintah perlu menyiapkan jalur distribusi khusus bagi komoditas pangan yang rentan fluktuasi harga. Dengan adanya prioritas distribusi, suplai ke Batam diharapkan lebih stabil.
“Beberapa daerah di Sumatra daratan, Jawa, dan Sulawesi saya kira bisa menyuplai kebutuhan di Batam,” ujarnya.
Selain menggandeng daerah produsen, Wahyu meminta pemerintah daerah memperkuat dialog dengan petani dan peternak lokal melalui rapat dengar pendapat agar pelaku usaha pertanian di Batam dapat mengembangkan komoditas yang paling dibutuhkan masyarakat.
“Pemko juga harus melakukan rapat dengar dengan petani-petani lokal agar mereka bisa menanam atau beternak kebutuhan yang diperlukan di Batam,” katanya.
Wahyu menyatakan ketahanan pangan di Batam yang berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa memerlukan strategi jangka panjang dan konsistensi kebijakan distribusi. Tanpa intervensi yang terukur, ia khawatir gejolak harga akan terus berulang dan menekan ekonomi rumah tangga.
Kondisi ini diperparah dengan penerapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 yang belum sepenuhnya berjalan. Banyak perusahaan masih menunggu akhir bulan untuk melakukan penyesuaian penggajian setelah menghitung total kinerja pegawai selama Januari.
