Batam – DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Khusus Batam menegaskan komitmennya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden, di tengah tekanan kenaikan biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan, mengatakan pengembang di Batam tetap berkomitmen berpartisipasi dalam program tersebut meski menghadapi keterbatasan lahan. “Teman-teman (pengembang) masih tetap komitmen dan berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam program Presiden yang 3 juta rumah itu. Namun tentu di Batam ini kita punya keterbatasan lahan,” ujar Robinson saat diwawancarai, Senin (20/07/2026).
Robinson mengatakan kenaikan harga material bangunan dalam beberapa waktu terakhir semakin memberatkan pengembang, sementara harga jual rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditetapkan pemerintah belum disesuaikan. “Belakangan ini kita punya keterbatasan karena kenaikan harga material. Sementara, belum ada kenaikan harga dari patokan pemerintah terhadap harga rumah FLPP. Ini tentu menjadi tantangan yang sangat berat karena material sudah ada kenaikan harga sekitar 15 sampai 20 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, margin keuntungan pembangunan rumah subsidi relatif tipis, sehingga kenaikan harga material tanpa penyesuaian harga jual membuat ruang gerak pengembang semakin terbatas untuk membangun proyek baru. Tingginya harga lahan di Batam, termasuk biaya pematangan lahan atau cut and fill, disebutnya turut menjadi beban tambahan bagi pengembang.
REI Batam mendorong pemerintah segera menyesuaikan harga patokan rumah FLPP. “Sarannya, yang pertama pasti harus disesuaikan harganya (harga rumah subsidi). Itu yang pertama,” tegas Robinson.
Robinson juga meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BP Batam, Pemerintah Kota Batam, hingga instansi terkait lainnya, ikut memberikan dukungan agar program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan optimal, termasuk melalui percepatan perizinan, penyediaan infrastruktur dasar, dan insentif untuk menekan biaya pembangunan. “Seluruh stakeholders yang ada tentu harus ikut berkontribusi, baik dari sisi biaya, pengurusan perizinan dipermudah, dari sisi infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Karena ini adalah program pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mendapatkan rumah dengan lebih banyak,” pungkas Robinson.
